Belanda belum mengajukan rencana strategis nasional (NSP) definitif untuk kebijakan pertanian Eropa yang baru kepada Komisi Eropa. Sebelumnya, Menteri LNV Henk Staghouwer memperkirakan pengajuan rencana Belanda bisa dilakukan 'sebelum musim panas'. Kini, dalam surat terbaru kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri tersebut menyatakan adanya 'keterkaitan dengan jalur lain'.
Staghouwer menyebutkan beberapa hal, seperti Program Aksi Nitrata ke-7, Program Nasional Wilayah Pedesaan, dan derogasi yang kini telah berakhir. Ia juga mengemukakan alasan bahwa Komisi Eropa 'meminta lebih banyak wawasan tentang rencana nasional yang Belanda ajukan untuk pertanian' (yang berarti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan pencemaran nitrogen, keanekaragaman hayati, dan pengurangan jumlah ternak).
Staghouwer akan melaporkan di Brussel pada hari Senin bahwa ia ingin ‘pada musim panas, secara garis besar’ mencapai kesepakatan dengan Komisi Eropa. Namun, 'pengolahan hasil negosiasi dan detail teknis dalam rencana tersebut diperkirakan akan memakan waktu lebih lama. (…)
Oleh karena itu, pengajuan akhir NSP yang telah disesuaikan baru dapat terwujud pada bulan September. Persetujuan formal oleh Komisi akan memakan waktu beberapa minggu setelahnya', tulis Staghouwer kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Negara-negara Uni Eropa lainnya juga sedang berdiskusi dengan pejabat AGRI Eropa tentang berbagai detail NSP nasional mereka. Negara-negara tersebut berpendapat bahwa penerapan kebijakan pertanian baru (CAP-2023) harus ditunda satu tahun. Selain itu, terdapat beberapa negara UE lain yang merasa bahwa berbagai tujuan Iklim dan Lingkungan Eropa dibebankan pada pertanian mereka tanpa kompensasi keuangan yang memadai.
Namun ketua baru Menteri LNV UE dari Ceko tidak setuju bahwa GLB baru harus ditunda pada saat-saat terakhir. Hal itu hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan lebih besar bagi para petani.
Sektor pertanian memang memerlukan rencana strategis nasional yang cukup fleksibel per negara, tegas Menteri Zdenek Nekula pada hari Senin lalu di komisi pertanian Parlemen Eropa.
Nekula tidak menyebutkan apa yang akan terjadi pada negara-negara UE yang tidak mau/ tidak dapat menyesuaikan rencana nasional mereka tepat waktu dengan kebijakan pertanian Eropa. Proses konsultasi tersebut harus diselesaikan sebelum reses musim panas, sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Komisaris Pertanian Janusz Wojciechowski memberikan isyarat bahwa pembayaran subsidi pertanian dapat ditangguhkan jika diperlukan.