Di Prancis sudah ada pengaturan hukum selama beberapa tahun mengenai harga makanan dan perjanjian produksi, yang bertujuan untuk membatasi posisi dominan supermarket dan menjamin pendapatan yang adil bagi petani. Partai Hijau Flanders ingin memperkenalkan pendekatan ini juga di Belgia.
Di bawah presiden Macron, undang-undang Egalim diberlakukan pada tahun 2018. Undang-undang ini menetapkan antara lain bahwa pembeli harus menutupi minimal biaya produksi petani. Penjualan ulang produk pertanian dengan kerugian ('diskon harga') di Prancis juga tunduk pada peraturan ketat untuk menghindari perang harga antar supermarket.
Menteri Bourns menyatakan bahwa dia ingin meneliti kemungkinan pengaturan seperti itu. Dia akan berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi petani dan supermarket. Bourns mengakui masalah yang dihadapi banyak petani dan menekankan pentingnya kompensasi yang adil untuk pekerjaan mereka.
Usulan dari Partai Hijau didukung luas oleh berbagai partai politik. Partai pemerintah Flanders CD&V juga terbuka terhadap beberapa ide dari model Prancis. Diskusi tentang harga yang adil bagi petani juga bukan hal baru di Belgia. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi berbagai protes petani, di mana petani menyatakan ketidakpuasan mereka atas harga rendah yang mereka terima untuk produk mereka.
Di negara-negara EU lain, secara rutin diusulkan perjanjian rantai pasok dalam produksi makanan untuk memastikan harga yang diterima petani untuk produk pertanian tidak semata-mata ditentukan oleh kesepakatan antara pedagang bahan baku dan kelompok supermarket besar.
Usulan Partai Hijau untuk mengikuti model Prancis dianggap sebagai solusi potensial untuk masalah ini. Dengan menerapkan pengaturan hukum untuk harga makanan dan perjanjian produksi, diupayakan mengembalikan keseimbangan kekuatan dalam rantai makanan dan memberikan pendapatan yang lebih adil bagi petani.
Di parlemen regional Wallonia juga muncul suara-suara yang mendukung mengikuti jejak Prancis. Sosialis berbahasa Prancis telah menyiapkan RUU yang memberikan kontrol lebih besar kepada petani atas harga yang mereka terima untuk produk mereka.
PS meminta agar RUU tersebut diproses dengan cepat agar debat dapat dimulai setelah libur musim semi. Waktunya tetap ketat karena parlemen akan dibubarkan sebelum pemilihan pada 9 Juni.