Belanda pada dasarnya menyambut baik usulan dari para komisaris UE untuk memasukkan peternakan sapi besar ke dalam pedoman pengendalian pencemaran lingkungan industri. Belanda juga setuju bahwa tidak hanya peternakan besar tetapi juga peternakan babi dan unggas kecil juga akan masuk dalam aturan ini.
Akibatnya, beberapa tahun ke depan, perusahaan-perusahaan tersebut harus memiliki teknologi terbaru untuk melawan pencemaran lingkungan, sama seperti para pencemar industri.
Beberapa negara UE lainnya juga menyatakan dukungan, namun mereka berhati-hati. Mayoritas negara tidak setuju peternakan dengan lebih dari 150 hewan nantinya harus masuk dalam regulasi ini. Selain itu, ambang batas yang akan diturunkan untuk peternakan babi dan unggas dianggap mengancam usaha peternakan keluarga kecil mereka.
Bagi peternakan sapi, aturan ini berarti perusahaan dengan lebih dari 150 ekor sapi harus mengikuti regulasi tersebut. Sedangkan untuk peternakan babi dan unggas, batasan yang ada akan diturunkan menjadi 300 induk babi dan 500 babi, serta 10.714 ayam petelur dan 5.000 ayam pedaging.
Komisaris lingkungan Virginius Sinkevicius menyatakan pada Senin di Dewan Pertanian UE di Brussel bahwa aturan baru ini tidak akan terlalu luas. Menurutnya, pedoman tersebut hanya akan berlaku untuk maksimal 13% dari perusahaan peternakan sapi, babi, dan unggas komersial yang bersama-sama bertanggung jawab atas 60% emisi amonia dan 43% metana di UE.
Banyak menteri pertanian menyatakan pada Senin bahwa mereka memiliki keraguan besar terkait 'penyamaan status peternakan dengan industri'.
Komisaris pertanian Janus Wojciechowski sebelumnya mengatakan bahwa perubahan regulasi UE ini akan memakan waktu satu setengah tahun, kemudian 27 negara UE harus mengadopsinya dalam undang-undang nasional mereka, dan peternakan memiliki waktu tiga tahun lagi untuk menyesuaikan diri. Selain itu, Brussel akan melakukan analisis dampak (“impact assessment”) seperti yang biasanya dilakukan untuk hampir setiap undang-undang baru.
Pejabat senior Kementerian Pertanian Belanda Guido Landsheer (yang menggantikan menteri sementara Carola Schouten) mengatakan bahwa Belanda ingin pelaksanaan aturan tetap di tangan mereka sendiri. Ia menyatakan aturan harus cukup fleksibel dan proporsional agar dapat menyesuaikan dengan aspek pelaksanaan dan penegakan nasional serta praktik di sektor tersebut.
Belanda juga akan melakukan analisis dampak sendiri. Selain itu, Belanda akan meninjau aturan baru tersebut sehubungan dengan transisi pertanian di Belanda, sebagaimana ditulis Menteri Schouten sebelumnya dalam surat terannotasi kepada Parlemen.