Austria kini juga secara terbuka menyatakan penolakan terhadap perpanjangan izin glifosat dalam pestisida di pertanian Eropa. Pengumuman ini datang tak lama setelah Jerman melaporkan awal pekan ini bahwa mereka akan memilih menolak keputusan tersebut, meskipun ada perpecahan dalam pemerintahan koalisi Jerman terkait isu ini.
Tekanan terhadap pemerintah beberapa negara UE untuk menyatakan sikap atas isu ini telah meningkat belakangan ini. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa para Menteri Pertanian negara-negara UE pada 12 Oktober kemungkinan akan abstain dalam pemungutan suara, sehingga keputusan akhir akan ditunda.
Pengumuman Austria bahwa mereka akan memilih menolak perpanjangan izin, disebabkan oleh pertanian organik mereka. Namun sikap Jerman belum sepenuhnya bulat. Sementara pemerintah secara resmi mengumumkan akan menolak glifosat, perpecahan tetap ada dalam koalisi pemerintah. Partai Hijau (die Grünen) selalu menentang penggunaan glifosat, sementara partai CDU-Kristen Demokrat dan FDP-Liberalis lebih bersikap hati-hati.
Pemerintah negara UE lain juga berada di bawah tekanan yang meningkat untuk menyatakan sikap. Diketahui Prancis awalnya mendukung pelarangan total, namun Presiden Macron menarik kembali sikap tersebut. Pekan lalu terdengar dari Elysee bahwa Prancis tidak akan memilih menolak penggunaan glifosat sepenuhnya, tapi mengarahkan untuk 'pengurangan penggunaan glifosat lebih dari separuh'.
Di Belanda dan Belgia, penggunaan glifosat dilarang bagi individu, tetapi tidak dalam pertanian dan perkebunan. Di Portugal, penggunaannya dilarang di ruang publik. Di Republik Ceko, sejak 2019 penggunaannya dibatasi tapi tidak dilarang. Jerman berencana melarang glifosat pada akhir 2023.
Diketahui bahwa mayoritas Dewan Perwakilan Belanda menolak, tetapi Menteri Pertanian yang menjabat sementara, Piet Adema, belum mengambil sikap: ia masih menunggu nasihat teknis dari birokrasi.
Situasi di UE semakin rumit karena untuk menerima maupun menolak glifosat dibutuhkan “mayoritas berkualifikasi.” Ini berarti setidaknya 55% negara UE yang mewakili lebih dari 65% populasi UE harus menyetujui keputusan tersebut.
Para Menteri Pertanian negara-negara UE akan membahas isu ini pada 12 Oktober. Apakah mereka bisa mencapai konsensus, atau akan abstain dan menunda keputusan, masih menjadi pertanyaan terbuka.