Sejak 2022, Ukraina diizinkan mengekspor hampir semua produk pertanian ke Uni Eropa tanpa bea masuk. Keputusan ini dibuat untuk membantu secara ekonomi negara yang terancam oleh Rusia tersebut. Dalam perjanjian baru, pengecualian tersebut akan digantikan oleh batas maksimum dan kuota.
Untuk berbagai tanaman dan produk makanan nantinya akan ada batas atas jumlah yang dapat diekspor Ukraina setiap tahun tanpa bea masuk. Brussel menyajikan ini sebagai kompromi yang memberikan dukungan kepada Ukraina sekaligus perlindungan bagi para petani di negara-negara Uni Eropa.
Lima negara Eropa Timur menganggap perubahan ini tidak cukup. Mereka menuntut pembatasan yang lebih ketat dan bersikukuh bahwa sektor pertanian mereka dirugikan secara tidak adil. Terutama Polandia dan Hungaria dalam beberapa bulan terakhir telah memberlakukan langkah tambahan untuk melindungi petani mereka sendiri, meskipun ada peringatan bahwa hal ini bertentangan dengan aturan Uni Eropa.
Komisi Eropa tetap pada usulan yang diajukan dan menolak untuk mengubah rancangan itu. Komisi menyatakan bahwa paket tersebut telah ditimbang dengan cermat antara kebutuhan untuk mendukung Ukraina dan kepentingan negara-negara Uni Eropa yang menghadapi persaingan petani mereka.
Di dalam Dewan Menteri, 27 negara anggota harus secara resmi meratifikasi perjanjian tersebut bulan ini. Karena kelima negara tersebut tidak membentuk mayoritas, penolakan mereka kemungkinan tidak cukup untuk menghentikan proses ini. Namun ketegangan tetap tinggi, apalagi beberapa negara mengancam akan melakukan blokade lebih lanjut.
Hungaria mengaitkan diskusi ini dengan agenda politik yang lebih luas. Negara ini tidak hanya mengancam akan menolak perjanjian perdagangan tetapi juga memblokir negosiasi resmi keanggotaan Ukraina. Untuk perluasan Uni Eropa diperlukan persetujuan bulat, sehingga Budapest memegang posisi yang menentukan.