Undang-undang Restorasi Alam sebelumnya telah disetujui oleh Parlemen Eropa tahun ini, tetapi tidak oleh mayoritas kualifikasi dari 27 negara UE setelah Hongaria menarik dukungannya pada saat terakhir. Dengan demikian, proposal tersebut tidak ditolak atau disahkan, melainkan terhenti dalam proses pemerintahan.
Menurut laporan belum dikonfirmasi, dukungan satu negara masih dibutuhkan agar Undang-Undang dari Komisaris Lingkungan Virginius Sinkevicius ini bisa mendapat mayoritas. Sebelumnya, kepresidenan Belgia menyatakan bahwa topik ini hanya akan kembali ke agenda jika sebelumnya sudah jelas terdapat dukungan yang cukup. Jadi tampaknya hal itu sudah ada.
Mungkin Hongaria akan mengubah keputusan pencabutan dukungan yang tak terduga sebelumnya. Negara tersebut akan menjadi ketua UE selama enam bulan mendatang, dan jika demikian harus memperbaiki kerusakan yang telah dibuat sendiri. Hal ini menempatkan Perdana Menteri anti-UE Hongaria, Viktor Orbán, di Budapest pada posisi sulit karena baru-baru ini di negaranya muncul partai politik baru pro-Eropa yang kuat dengan pemimpin karismatik yang berpotensi menjadi partai terbesar sekaligus.
Selain itu, penelitian opini terbaru menunjukkan mayoritas besar warga Hongaria mendukung undang-undang alam Eropa ini. Asosiasi Ornitologi dan Perlindungan Alam Hongaria (MME) baru-baru ini menerbitkan laporan tentang hal tersebut. Di dalamnya terpampang bahwa setidaknya tiga dari empat warga di enam negara UE yang diteliti (yang memvoting menolak undang-undang) mendukung undang-undang restorasi alam tersebut. Penelitian dilakukan di Belanda, Finlandia, Hongaria, Italia, Polandia, dan Swedia dan hasilnya representatif.
Menariknya, warga Hongaria mendukung undang-undang alam ini jauh lebih tinggi daripada warga Belanda. Persentase tertinggi dukungan tercatat di Italia (85%), diikuti oleh Hongaria (83%), Polandia (72%), Finlandia (70%), dan kemudian Belanda serta Swedia (keduanya 69%).
Juga ada kemungkinan minggu depan dalam Rapat Menteri Austria akan memilih mendukung. Negara ini sampai saat ini (sama seperti Belgia dan Jerman) memilih abstain karena terdapat perbedaan pendapat antara partai-partai pemerintah di tingkat nasional maupun antara negara bagian regional dengan pemerintahan pusat.
Namun bulan lalu dua negara bagian Austria, Karinthia dan Wina, mencabut keberatan mereka sebelumnya. Di dua negara bagian tersebut, partai sosiodemokrat SPÖ memerintah meskipun pada tingkat parlemen nasional berada di oposisi.
Menteri Lingkungan Leonore Gewessler (Partai Hijau) memberi sinyal bahwa dia ingin mendukung undang-undang tersebut, sekarang ada negara bagian Austria yang tidak lagi menentang secara bulat. Rekannya dalam koalisi, partai Kristen Demokrat ÖVP, menganggap dia bertindak di luar kewenangannya. Paling lambat akhir September akan diadakan pemilihan parlemen di Austria.