Belanda dan empat negara UE lainnya mengajukan larangan dalam sebuah dokumen kerja kepada para menteri pertanian Eropa mengenai transportasi ternak potong. Negara-negara dari kelompok kerja Vught (Belanda, Belgia, Jerman, Denmark, dan Swedia) menginginkan batas waktu transportasi maksimum 8 jam untuk semua ternak potong di UE.
Dengan demikian, negara-negara UE akan menyelaraskan diri dengan rekomendasi sebelumnya dari Komite ANIT Parlemen Eropa, yang sebelumnya melakukan penelitian mendalam terkait pelanggaran selama transportasi hewan. ‘Position paper’ dari kelima negara ini akan dibahas pada hari Senin oleh para menteri LNV.
Dokumen kerja ini berupaya menyatukan 27 negara UE menjadi satu sikap, setelah itu negosiasi dengan Parlemen Eropa dapat dilakukan mengenai modernisasi aturan transportasi hewan yang sudah lebih dari 20 tahun. Diingatkan bahwa sejak itu, jumlah dan volume transportasi hewan meningkat sangat pesat.
Inti dari nota ini adalah bahwa transportasi jarak jauh ternak potong di dalam UE maupun ke negara luar UE harus dibatasi. Kurungan harus dibuat lebih besar, pakan harus diberikan jika perlu selama perjalanan, dan transportasi dilarang dilakukan saat cuaca sangat panas. Idealnya, tidak ada hewan hidup yang diangkut ke luar negeri untuk disembelih, hanya daging olahan yang boleh diekspor.
Oleh karena itu, harus ditetapkan bahwa waktu muat dan bongkar juga dihitung sebagai waktu transportasi, kontrol dengan kamera video harus ada saat pemindahan di stasiun muat dan bongkar, truk harus dilengkapi dengan kontrol GPS, dan sopir truk harus memiliki pelatihan khusus untuk transportasi hewan. Position paper kelima negara UE memberikan rekomendasi berdasarkan puluhan kasus praktik yang telah terjadi.
Kelima penggagas memang memberikan banyak rekomendasi untuk peraturan yang lebih seragam di semua negara UE, tetapi belum menemukan solusi untuk perbedaan besar antara negara UE dalam hal pengawasan dan penegakan transportasi hewan.
Apa yang dibiarkan oleh petugas pengawas di suatu negara sering kali justru dihukum di negara tetangga. Hal ini menimbulkan masalah terutama pada transportasi internasional. Selain itu, teks dari beberapa peraturan yang sebagian sudah usang masih membuka ruang untuk interpretasi yang berbeda.
Pada beberapa aspek, saat ini belum diusulkan atau diambil posisi definitif, namun para ahli dari Badan Makanan Eropa EFSA diminta untuk memberikan saran lebih lanjut. Dengan demikian, para menteri belum menerima rekomendasi dan pilihan dari Parlemen Eropa saat ini.