Menteri Keuangan UE telah mencapai kesepakatan di Luksemburg mengenai pembentukan dana stimulus terpisah untuk negara-negara UE yang menggunakan euro sebagai alat pembayaran. Dana yang diajukan saat ini merupakan versi yang sangat lemah dari rencana besar sebelumnya oleh Presiden Prancis Macron, yang menginginkan dana besar di luar anggaran UE dan di luar pengambilan keputusan UE.
Negosiasi mengenai bentuk dan pendanaan dari Instrumen Anggaran untuk Konvergensi dan Daya Saing (BICC), nama resmi anggaran tersebut, telah berlangsung selama hampir dua tahun. Instrumen ini ditujukan untuk reformasi struktural dan investasi guna memperkuat zona euro, namun secara tegas bukanlah 'anggaran zona euro'.
Menteri Keuangan Belanda, Wopke Hoekstra, sejak awal menentang aliran dana yang terpisah untuk negara-negara zona euro. Selain itu, belum jelas dari mana dana itu akan berasal saat ini. Menurut Menteri Hoekstra, ada “langkah-langkah baik menuju penggunaan uang UE yang lebih baik dengan mengaitkan anggaran pada reformasi” yang telah dicapai di Luksemburg.
Negosiasi mengenai besarnya 'pot' dana yang akan diambil dari anggaran multi-tahun UE 2021 sampai 2027 masih akan dimulai. Namun diperkirakan tidak lebih dari 20 miliar euro untuk tujuh tahun akan tersedia bagi sembilan belas negara zona euro. Kesepakatan juga dibuat mengenai akses dana bagi negara-negara non-zona euro.
Tampaknya juga ada kemajuan dalam penerapan pajak internet secara menyeluruh di Eropa, yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh Prancis awal tahun ini. Setelah tidak berhasil mencapai kesepakatan di dalam UE, Prancis kemudian mengambil inisiatif sendiri. Sekarang Italia juga telah mengumumkan akan memberlakukan pajak atas 'keuntungan lintas batas'. Menurut Italia, pajak harus dibayarkan di negara tempat pendapatan dan keuntungan diperoleh.
Negara-negara UE yang ragu-ragu tentang penerapan pajak digital baru tersebut sebelumnya meminta agar langkah semacam itu diberlakukan secara global, dan hanya jika itu tidak berhasil, UE yang akan melakukannya. Pekan ini, para ahli keuangan OECD mengumumkan bahwa pajak internet semacam itu mungkin diterapkan.