Pernyataan ini muncul di tengah munculnya partai anti-imigran ekstrim kanan di Eropa, seperti yang baru-baru ini terlihat dari kemenangan pemilu FPÖ Austria dan dukungan dominan untuk partai serupa di negara-negara seperti Italia, Prancis, Belanda, dan Jerman.
Pernyataan tersebut disusun oleh Belanda dan Austria dan didukung oleh negara-negara seperti Prancis, Italia, Jerman, Ceko, Denmark, Yunani, Finlandia, dan Kroasia.
Empat belas negara anggota UE, bersama tiga negara non-UE yang tergabung dalam zona Schengen – Norwegia, Swiss dan Liechtenstein – telah menyerukan kepada Komisi Eropa untuk mengusulkan undang-undang baru yang mempercepat pemulangan migran ke negara asal mereka. Permintaan ini akan pertama kali dibahas secara informal ('saat makan siang') secara tertutup minggu ini.
Negara-negara tersebut berpendapat bahwa aturan saat ini memberikan terlalu banyak ruang bagi hakim untuk menafsirkan, yang menyebabkan penundaan dalam proses deportasi. Para penandatangan mendesak agar Brussel memberlakukan kewajiban yang jelas terkait pemulangan dan mengurangi ruang untuk perlawanan hukum. Hal ini hanya bisa dilakukan jika negara-negara UE dan Parlemen Eropa menyetujuinya.
Diskusi mengenai kebijakan pemulangan pencari suaka sementara telah memengaruhi perdebatan politik dalam UE selama bertahun-tahun. Negara-negara seperti Yunani dan Italia sangat terdampak oleh migran yang masuk melalui Laut Mediterania. Negara-negara ini telah lama menyerukan pembagian yang adil ('distribusi') dalam penampungan pencari suaka.
Kebijakan pemulangan yang diperketat menurut para pendukung tidak hanya dapat mengurangi tekanan pada negara-negara tersebut, tetapi juga menjadi pencegah bagi migran masa depan yang mencoba masuk ke Eropa secara ilegal. Koalisi sayap kanan baru di Belanda menyatakan ingin menarik diri dari aturan UE terkait penampungan migran.
Menurut Eurostat, pada 2023 sebanyak 484.160 warga negara non-UE menerima perintah meninggalkan UE, dan 91.465 (18,9%) di antaranya benar-benar kembali. Salah satu temuan yang diusulkan adalah bahwa migran yang ditolak tapi tidak dikirim kembali menimbulkan risiko keamanan, sebuah isu yang telah diperdebatkan sejak 2018 tetapi belum secara resmi disahkan.
Pendekatan migrasi yang lebih ketat ini didorong oleh kekhawatiran atas arus migrasi dan tekanan politik yang menyertainya, terutama di Jerman, di mana pemerintah baru-baru ini memutuskan untuk memberlakukan pemeriksaan perbatasan sementara. Negara lain seperti Austria, Hungaria, dan Slovakia telah lama melakukan pemeriksaan acak di perbatasan, meskipun ada perjanjian Schengen.
Pernyataan untuk memperketat aturan ini muncul beberapa minggu sebelum pertemuan puncak UE yang krusial tentang migrasi. Dalam pertemuan tersebut, akan dibahas antara lain usulan untuk mengelola arsip migrasi dan mewajibkan migran untuk bekerja sama dalam proses identifikasi mereka.