Komisi Eropa telah memberikan persetujuan terhadap rencana strategis nasional pertanian dari lima negara Uni Eropa, dan diharapkan pada awal September akan mencapai kesepakatan dengan lima negara lain. Dalam rencana strategis nasional tersebut, negara-negara UE menunjukkan bagaimana mereka masing-masing akan menerapkan kebijakan pertanian bersama di negara mereka.
"Saya sangat senang mengumumkan bahwa kami telah menyelesaikan pembahasan dengan Portugal, Polandia, Spanyol, Denmark, dan Perancis. Negara-negara tersebut sekarang sudah dapat memulai persiapan untuk tahun 2023," ujar Komisaris Pertanian Janusz Wojciechowski.
Dia menambahkan bahwa lima negara lain "segera" akan bergabung. Diperkirakan di antaranya adalah Belanda, Jerman, dan Irlandia. Diketahui bahwa Belanda belum mencapai kesepakatan dengan Brussel mengenai pengurangan polusi nitrat dan nitrogen. Pembahasan tersebut masih berlangsung baik di tingkat administratif maupun politik.
"Proses persetujuan memakan waktu sekitar enam minggu, jadi kami harus memiliki keputusan persetujuan pertama pada awal September," kata komisaris pertanian itu. Wojciechowski menekankan bahwa Brussel "melakukan segala upaya" untuk menyelesaikan pembahasan "secepat mungkin." Pekan lalu, sang Komisaris menyatakan bahwa ia juga telah melakukan kontak dengan Perdana Menteri Mark Rutte dan Ketua LTO Sjaak van der Tak mengenai hal ini.
Carla Boonstra, Duta Besar Pertanian Belanda di Perwakilan Permanen (PV) untuk UE, mengatakan bahwa Belanda ingin melakukan penyesuaian 'paling lambat pada minggu-minggu pertama September'. Hal ini kemungkinan akan bertepatan dengan saran baru yang diharapkan dari Komite Nitrat UE mengenai derogasi pupuk Belanda.
Boonstra, yang menggantikan Menteri Staghouwer, menyatakan bahwa kegagalan dalam negosiasi akan sangat merugikan. Dia menekankan bahwa Belanda tidak mendukung penundaan kebijakan pertanian baru selama setahun 'karena situasi di Ukraina', seperti yang masih didorong oleh beberapa negara UE.
Kebanyakan menteri Kementerian Pertanian dan Kehutanan mendorong Komisaris Wojciechowski agar segera memberlakukan kebijakan pertanian baru, tanpa menyebutkan tanggal atau tahun tertentu.
Dalam tanggapannya, Wojciechowski menyoroti pentingnya historis dari rencana strategis nasional (NSP) yang kini diberlakukan: meskipun UE masih memiliki kebijakan pertanian bersama, pelaksanaannya berada di tangan masing-masing dari 27 negara anggota UE. Kebijakan yang ditetapkan di UE memang memberikan arah namun tidak mengikat; yang akan mengikat nantinya adalah kesepakatan nasional antara petani dengan pemerintah mereka.