Karena petani Belanda tahun lalu melakukan pendaftaran besar-besaran untuk berbagai skema ekologi, akhirnya anggaran yang tersedia tidak cukup untuk membayar jumlah yang telah disebutkan sebelumnya. Memang akan ada pembayaran tambahan tahun depan, tetapi banyak pemohon merasa kecewa karena harapan keuangan sebelumnya tidak dapat terpenuhi.
Dalam beberapa minggu terakhir juga ada laporan dari beberapa negara UE lain tentang "pembayaran yang mengecewakan", tetapi belum jelas apakah itu disebabkan oleh pendaftaran berlebihan, atau kementerian LNV mereka ternyata menggunakan anggaran GLB mereka dengan cara yang berbeda.
Menteri Adema menegaskan dalam rapat bulanan kementerian LNV bahwa antusiasme dan minat petani Belanda terhadap pendekatan baru itu begitu besar sehingga UE seharusnya justru mendukung dan mendorong hal tersebut.
"Kami melakukan persis apa yang menjadi tujuan pergeseran subsidi hektar tersebut ke skema ekologi yang terfokus. Ada banyak perhatian dari menteri LNV lainnya terhadap cara kami menangani hal itu. Dengan demikian, kami tampaknya cukup memimpin," kata pejabat itu kepada para jurnalis Belanda setelahnya.
Selain itu, pada hari Senin, agenda pertemuan di Brussel mencakup evaluasi (tahun pertama) dari 27 rencana strategi nasional GLB. Rencana-rencana tersebut memberi ruang bagi negara-negara UE untuk menyesuaikan kebijakan pertanian mereka sebagian dengan praktik pertanian nasional. Banyak menteri LNV merasa Komisi Eropa bisa lebih fleksibel dalam menerima pengecualian nasional.
Bahkan Komisaris Pertanian Janusz Wojciechowski agak setuju dengan mereka, tetapi ia juga terikat oleh aturan hukum dan keuangan dalam institusi Eropa. Menurut Adema, "pelonggaran lebih lanjut" secara teori bisa memberi "lebih banyak ruang bermain" untuk memilih kebijakan sendiri.
Adema harus mengakui bahwa aturan UE terhadap uang pajak sendiri ("bantuan negara") memang diperlonggar untuk mencapai tujuan Green Deal, tetapi negara individu harus terlebih dahulu melaporkannya ke Brussel. Saat ini sedang dilakukan konsultasi dengan Brussel mengenai hal itu. Selain itu, kabinet demisioner Belanda tidak diperbolehkan memulai "kebijakan baru dengan dana baru" sesuai aturan main Den Haag.