Ukraina telah mengusulkan untuk mendapatkan status pengamat dalam proses reformasi Kebijakan Pertanian Bersama. Peningkatan status ini dimaksudkan agar negara tersebut sudah memiliki pengaruh atas kebijakan pertanian dimana UE akan membuat keputusan dalam beberapa tahun ke depan, kata wakil perdana menteri Ukraina Taras Kachka.
Kachka menggambarkan dalam pertemuan Dewan Pertanian di Luxemburg bahwa Ukraina ingin menjadi bagian dari strategi agro-pangan Eropa bersama. Menurutnya sektor pertanian Ukraina sudah berkembang sesuai dengan standar UE.
Komisi UE mendukung integrasi Ukraina ke dalam sistem pertanian dan pangan Eropa. Komisaris Christophe Hansen mengatakan penting menunjukkan solidaritas dengan Ukraina dalam perjuangannya mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan dari Rusia.
Kerja sama yang lebih erat dikaitkan dengan perbaikan dan reformasi yang menurut Brussel harus dilakukan Kyiv. Hansen menekankan bahwa Ukraina harus memenuhi standar Eropa paling lambat pada tahun 2028, seperti kesejahteraan hewan dan perlindungan tanaman. Hal itu menurutnya sangat penting untuk integrasi ke depan. Komisi Eropa memandang modernisasi hubungan perdagangan sebagai bagian dari dukungan politik.
Namun, terdapat ketegangan di dalam UE mengenai arah kebijakan terhadap Ukraina. Hongaria dengan tegas menolak langkah lebih lanjut untuk keanggotaan UE. Menteri Hongaria Szijjarto menyatakan bahwa selama pemerintahan Hongaria saat ini berkuasa, tidak akan disetujui keanggotaan penuh Ukraina.
Menurut Hongaria, usulan tersebut membahayakan stabilitas ekonomi dan pasar tenaga kerja di banyak negara UE. Karena itu, Hongaria mempertahankan larangan impor produk pertanian Ukraina. Menteri Nagy berpendapat bahwa kesepakatan saat ini menempatkan prioritas Ukraina di atas komunitas pertanian Eropa dan memperingatkan dampak negatif di wilayah perbatasan.
Baru minggu ini perjanjian perdagangan baru antara Ukraina dan negara-negara UE mulai berlaku. Ini menggantikan penghapusan tarif impor yang luas yang diberikan Brussel kepada ekspor Ukraina selama tiga tahun terakhir. Dalam perjanjian baru tersebut terdapat kesepakatan bahwa Brussel dapat membatasi impor produk agraris Ukraina jika terlalu merugikan petani di negara tetangga.