Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez telah menyerukan Komisi Eropa untuk mengaktifkan apa yang disebut sebagai 'statuta pemblokiran' Uni Eropa. Dengan ini, individu dan organisasi Eropa dapat dilindungi dari dampak sanksi Amerika Serikat.
Menurut beberapa politisi Eropa, tindakan AS membahayakan independensi peradilan internasional. Mereka berpendapat bahwa UE tidak bisa bersikap pasif sementara jaksa dan hakim ICC terkena pembatasan keuangan dan visa dari Amerika Serikat.
Perintah Penangkapan
Sanksi yang diberlakukan Washington terkait dengan penyelidikan dan perintah penangkapan ICC seputar Israel, Palestina, dan Afghanistan. Di antara yang disanksi terdapat jaksa, hakim, dan seorang pelapor khusus PBB untuk Palestina.
Promotion
Mereka mengungkapkan bahwa tindakan AS mengganggu kehidupan sehari-hari mereka secara serius. Dalam beberapa kasus, layanan bank, kartu kredit, dan pembayaran internasional tidak lagi dapat digunakan. Perjalanan mereka ke Amerika Serikat juga menjadi tidak mungkin.
Spanyol dan Slovenia
Tekanan dalam UE pun meningkat untuk bertindak bersama melawan Washington, tetapi para Komisaris UE belum mau mengambil risiko tersebut. Spanyol termasuk negara yang secara terbuka mendesak perlindungan bagi pengadilan ICC yang berbasis di Den Haag. Slovenia, Belanda, dan Belgia juga disebut mendukung langkah-langkah atau telah memberlakukan pembatasan sendiri.
Sementara itu UE tetap terbagi dalam hal langkah selanjutnya. Usulan untuk menyanksi dua menteri Israel di tingkat Eropa tidak memperoleh dukungan bulat dari negara-negara UE. Beberapa negara menyatakan tidak ingin menyetujui hal itu.
Kejahatan Perang
Diskusi mengenai sanksi berlangsung sementara ICC terus melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Prosedur juga mencakup pejabat Israel dan situasi di wilayah Palestina.
Para ahli hukum Eropa, anggota parlemen, dan organisasi hak asasi manusia telah lama mendesak Brussel untuk bertindak lebih tegas. Mereka berpendapat UE kehilangan kredibilitas jika secara politik mendukung pengadilan tetapi tidak memberikan perlindungan nyata terhadap tekanan luar negeri.