Para menteri tidak akan mengambil keputusan pada hari Selasa, 5 Desember, melainkan hanya akan menerima laporan kemajuan. Oleh karena itu, Bulgaria dan Rumania harus menunggu lebih lama sebelum dapat bergabung ke dalam wilayah yang memungkinkan kebebasan pergerakan barang dan orang.
Kedua negara ini telah menjadi calon anggota perjanjian Schengen selama bertahun-tahun. Namun, karena keberatan terkait kejahatan besar yang terus berlangsung, sistem peradilan yang lemah, dan penuntutan yang kurang efektif, penerimaan mereka telah lama tertunda.
Komisi Eropa sebelumnya menilai bahwa kedua negara kini memenuhi kriteria dan syarat Eropa, namun pendapat ini dibantah oleh Austria dan Belanda. Hal ini telah menimbulkan ketidaksepakatan berulang di sela-sela pertemuan berbagai menteri.
Belanda mempertahankan sikapnya dan tetap menolak bergabungnya Bulgaria ke wilayah Schengen, demikian dilaporkan baru-baru ini oleh surat kabar Trouw. Meskipun Komisi Eropa memberikan penilaian positif, Austria dan Belanda menunjuk pada kekhawatiran yang terus berlanjut mengenai situasi keamanan dan sistem peradilan. Khususnya, mereka menyoroti kejahatan besar yang masih menjadi perhatian utama.
Bulgaria sebelumnya tahun ini telah meminta Belanda untuk mengirim ahli-ahli Belanda ke perbatasan dengan Turki guna mengamati operasi Bulgaria di sana. Para ahli Belanda tersebut nantinya dapat memberikan saran dan menjelaskan dengan jelas apa yang diharapkan Belanda dari Bulgaria, kata perdana menteri Bulgaria yang baru, Denkov.
Namun, Den Haag belum mengambil keputusan atas undangan tersebut, apalagi tentang terobosan dalam keanggotaan Bulgaria di wilayah Schengen. Saat ini, perdana menteri Belanda, Rutte, telah mengundurkan diri, dan sedang dilakukan pembentukan kabinet baru. Dalam situasi demisioner ini, tidak diharapkan ada posisi baru dari Belanda.