Dalam langkah terobosan, pemerintah Denmark telah mengumumkan rencana untuk penerapan bertahap pajak CO2 pada produksi makanan. Dengan demikian Denmark menjadi negara pertama di dunia yang memberlakukan pajak yang secara khusus menargetkan polusi udara dan tanah dari sektor pertanian.
Langkah seperti ini telah dibicarakan di Denmark selama bertahun-tahun. Organisasi pertanian Denmark menentang penerapan pajak yang terlalu besar dan menuntut kompensasi. Kebijakan ini didukung luas oleh para menteri dalam kabinet Denmark dan akan dibahas di parlemen setelah masa reses musim panas.
Pajak CO2, yang akan diberlakukan secara bertahap mulai tahun 2030, bertujuan untuk secara drastis mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian. Rencananya mencakup pajak khusus, terutama pada daging dan produk susu. Dengan demikian, harga daging cincang dan daging sapi akan naik secara signifikan, yang menurut para ahli diperlukan untuk mencapai target lingkungan Denmark.
Forum tripartit yang dikenal sebagai 'tripartit hijau' memainkan peran penting dalam proses ini. Kelompok ini terdiri dari perwakilan pemerintah Denmark, organisasi pertanian dan lingkungan, pemerintah daerah pedesaan, serta organisasi konsumen. Bersama-sama mereka mencapai konsensus mengenai pajak CO2, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap sektor pertanian dan masyarakat luas. Hasil diskusi ini dianggap sebagai momen bersejarah.
Selain pajak CO2, Denmark juga memperkenalkan dana tanah nasional senilai sekitar satu miliar euro. Dana ini ditujukan untuk membeli lahan pertanian dataran rendah yang akan diubah menjadi hutan baru.
Meskipun ada dukungan luas terhadap langkah yang diusulkan, kritik juga muncul. Beberapa organisasi lingkungan menyoroti lambatnya tempo dan cakupan rencana yang terbatas. Mereka menunjukkan bahwa terlalu banyak dana masih mengalir ke peternakan intensif, yang menurut mereka bertentangan dengan tujuan iklim.
Organisasi pertanian dan pemerintah daerah pedesaan juga mengkhawatirkan dampak finansial bagi petani kecil dan potensi kehilangan lapangan kerja di sektor pertanian. Namun, pemerintah telah berjanji akan menerapkan langkah kompensasi untuk meringankan dampak ekonomi dan mendukung transisi menuju pertanian yang berkelanjutan.
Debat yang akan datang di parlemen akan menentukan bagaimana rencana ini akan diwujudkan secara tepat dan langkah tambahan apa yang diperlukan untuk memastikan transisi yang adil dan efektif menuju sektor pertanian berkelanjutan.
