Pada awal tahun ini telah tercapai kesepakatan antara organisasi pertanian, kelompok lingkungan, dunia usaha, dan pemerintah daerah untuk memungkinkan transisi agrikultur. Kesepakatan itu meletakkan dasar bagi kesepakatan politik yang baru dicapai, di mana baik fraksi pemerintahan kanan-tengah dan liberal, serta sebagian oposisi, menyatakan dukungan mereka.
Denmark juga akan mengurangi emisi nitrogen secara besar-besaran. Untuk 'perjanjian pertanian' Denmark ini, Kopenhagen telah menyisihkan lebih dari enam miliar euro.
Menteri Iklim Jeppe Buus telah mempresentasikan rencana pembiayaan, yang memilih opsi paling ambisius untuk menurunkan emisi CO2 secara drastis. Mulai tahun 2030, akan diberlakukan pajak CO2. Awalnya pajak CO2 sebesar 16 euro per ton CO2 yang dikeluarkan. Mulai 2035 pajak akan naik menjadi 40 euro. Namun akan ada pengurangan dasar untuk sektor pertanian, sehingga tarif pajak sebenarnya akan berubah.
Rencana ini mencakup tindakan yang akan menyebabkan penyusutan signifikan di sektor pertanian. Sebagai gantinya, para petani Denmark akan menerima kompensasi atas kerugian yang dialami akibat perubahan tersebut. Ini memastikan mereka mendapatkan dukungan finansial dalam beralih ke praktik bisnis yang lebih berkelanjutan atau menghentikan kegiatan mereka sepenuhnya.
Organisasi dan koperasi pertanian yang terlibat mengakui tantangan yang dibawa oleh kesepakatan ini, tapi juga melihat peluang. Penerapan praktik baru yang berkelanjutan diperkirakan tidak hanya akan bermanfaat bagi iklim, tetapi juga membantu perlindungan air minum dan peningkatan kondisi alam.
Kelompok lingkungan merespon dengan setuju terhadap kesepakatan ini, terutama karena ambisinya untuk meninjau kembali penggunaan lahan dan memprioritaskan penanaman hutan serta pemulihan alam. Hal ini tidak hanya membantu pengurangan CO2, tapi juga mendukung keanekaragaman hayati dan pelestarian ekosistem penting.
Meski sebagian besar pihak mendukung kesepakatan ini, ada juga kritik. Beberapa fraksi kiri, termasuk Enhedslisten, mengungkapkan keraguan dan bahkan meninggalkan proses negosiasi karena merasa kesepakatan ini tidak cukup jauh dalam menjamin hak-hak hewan dan dampak sosial terhadap petani kecil. Organisasi Perlindungan Hewan juga menganggap perlu ada upaya lebih besar untuk kesejahteraan hewan.
Meski demikian, kesepakatan ini dipandang sebagai tonggak penting dalam kebijakan iklim Denmark. Pilihan untuk tindakan paling tegas ini menurut banyak pihak yang terlibat menegaskan tekad pemerintah untuk mengambil langkah nyata menuju netralitas iklim. Kompensasi untuk petani memungkinkan transisi ini berjalan secara sosial adil, ditegaskan, dan memastikan petani mendapat dukungan yang diperlukan selama masa peralihan ini.