Kanselir Jerman Olav Scholz (SPD) dan Menteri Pertanian Cem Ă–zdemir (Partai Hijau) berpendapat bahwa pemerintah harus ikut membiayai kandang yang lebih ramah hewan dalam peternakan dan penggantian lantai kisi di industri babi. Namun FDP ingin menyerahkan hal tersebut kepada pasar.
Kenaikan pajak yang mungkin terjadi berada di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan yang dipimpin menteri FDP Christian Lindner, sehingga juga berada di bawah kontrol para politisi Jerman. Selain itu, muncul pertanyaan apakah pajak yang lebih tinggi harus dikenakan pada semua makanan atau hanya pada daging saja.
Namun, pungutan khusus untuk daging atau produk susu dapat berada di bawah Kementerian Pertanian (BMEL) milik Ă–zdemir. Pungutan seperti itu ('langsung kembali ke petani') akan secara khusus ditujukan untuk transisi ke metode produksi yang lebih ramah hewan di sektor pertanian. Untuk pungutan semacam ini, persetujuan dari Brussel diperlukan terlebih dahulu.
Usulan terbaru dari Menteri Ă–zdemir mencakup "Tierwohlcent", yaitu pungutan pada harga produk daging. Besaran pungutan ini belum jelas. Hingga saat ini Ă–zdemir hanya menyatakan bahwa besaran pungutan harus ditentukan secara "politik".
Komisi Masa Depan Borchert (lebih dari dua tahun lalu) menyebut pungutan sebesar 40 sen per kilogram daging. Biaya untuk mengubah peternakan dalam lima belas tahun ke depan dapat mencapai hingga 3,6 miliar euro per tahun.
Di sektor susu dan peternakan babi terdapat kritik atas ketidakjelasan jumlah konkret pungutan ini. Namun, ada pula dukungan dari kalangan petani. Jika kita ingin mengubah peternakan dan tetap makan daging dari Jerman, opsi ini tidak bisa dihindari. Tanpa pajak kesejahteraan hewan hal itu tidak memungkinkan, demikian pendapat yang berkembang. Asosiasi Petani Jerman juga menyatakan dukungan atas "Tierwohlcent" tersebut.
Ă–zdemir tampaknya bertekad untuk melaksanakan rencananya. Baru-baru ini oposisi CDU/CSU juga memberikan isyarat bahwa mereka terbuka untuk berdiskusi di bawah kondisi tertentu. Diskusi dalam politik Jerman tampaknya semakin sedikit berkisar pada pertanyaan apakah pendanaan nasional untuk transisi pertanian akan tersedia, dan semakin berfokus pada pertanyaan tentang jenis pendanaan yang akan digunakan.