Ada perbedaan regional yang besar antar negara bagian di Jerman. Sementara di Saarland harga sewa rata-rata diperkirakan €99, harga sewa dan kontrak tanah di daerah pertanian yang berbatasan dengan Belanda jauh lebih tinggi. Di Nordrhein-Westfalen rata-rata biaya yang harus dibayarkan adalah €560. Di Niedersachsen (€548), Schleswig-Holstein (€479) dan Bayern (€415) harga sewa juga jauh di atas rata-rata nasional.
Dari total 16,6 juta hektar lahan pertanian di Jerman, sekitar 60 persen merupakan tanah kontrak sewa; 38 persen adalah milik petani. Mayoritas wilayah kontrak sewa adalah lahan budidaya (69 persen), diikuti oleh padang rumput permanen (27 persen) dan wilayah kontrak lainnya (4 persen). Pada kategori terakhir termasuk area dengan kebun anggur dan buah pohon, atau pembibitan dan rumah kaca.
Ada juga perbedaan besar dalam bentuk hukum antara berbagai perusahaan pertanian. Tahun lalu sekitar 85 persen usaha di Jerman adalah usaha perorangan, lebih dari setengahnya adalah usaha paruh waktu. Minoritas (12 persen) adalah baik kemitraan maupun entitas hukum seperti perseroan terbatas dan GmbH. Namun koperasi tersebut mengelola rata-rata 176 hektar per usaha, jauh lebih besar dibandingkan usaha perorangan dengan 46 hektar.
Posisi pasar mereka dibandingkan dengan usaha kecil juga kuat: bentuk usaha besar bersama-sama mengelola sekitar 39 persen lahan pertanian di Jerman.
Ada beberapa alasan mengapa harga sewa naik: antara lain tanah pertanian secara umum semakin langka, kemajuan teknologi, dan sentralisasi perusahaan. Hal ini menyebabkan lebih banyak persaingan. Misalnya, peternakan memerlukan ruang lebih untuk menampung lebih banyak hewan.
World Wide Fund for Nature (WWF) mengkritik hal ini. “Tanah menjadi objek spekulasi,” kata Rolf Sommer, kepala bidang pertanian dan penggunaan lahan di WWF Jerman. Pertanian Jerman membutuhkan keberagaman, tapi kebijakan pertanian Eropa menurut WWF bergerak ke arah yang salah. Di seluruh Uni Eropa, 80 persen pembayaran langsung dari Kebijakan Pertanian Bersama (CAP) diberikan kepada hanya 20 persen usaha.
Ke depannya subsidi per hektar harus dihapuskan, dan harus ada pendanaan untuk layanan sosial penting seperti pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan air tanah dan iklim, serta kesejahteraan hewan.