Pajak iklim baru ini tidak hanya akan menyebabkan kenaikan harga bahan makanan, tetapi juga pembatasan dalam pertanian dan peternakan. Hal ini harus dikompensasi, seperti yang terlihat dari reaksi awal terhadap rencana iklim Denmark yang dipresentasikan minggu lalu.
Rencana iklim Denmark menimbulkan reaksi beragam dari berbagai pihak. Menurut laporan Landbrug & Fødevarer (L&F), tanpa perubahan kebijakan ada risiko kehilangan banyak pekerjaan di sektor pertanian, meskipun proposal saat ini akan memberikan sedikit keringanan.
Sektor keuangan menunjukkan perbedaan pendapat mengenai dampak pajak terhadap harga tanah. Beberapa memperkirakan pajak ini akan menyebabkan penurunan nilai tanah, sementara yang lain percaya harga akan tetap stabil.
Greenpeace mengkritik rencana iklim tersebut dan menyebutnya "tidak memadai". Mereka menyatakan bahwa tindakan tersebut belum cukup jauh untuk mencapai pengurangan CO2 yang diperlukan dan bahwa sektor pertanian saat ini dipertahankan dalam bentuknya sekarang. Menurut Greenpeace, diperlukan reformasi fundamental untuk mencapai target iklim dan keberlanjutan sejati.
Organisasi Husmændene, yang mewakili petani kecil, juga tidak puas dengan kesepakatan tiga pihak tersebut. Mereka menilai aturan ini terlalu membebani petani tanpa kompensasi yang memadai. Organisasi ini mendesak peninjauan ulang rencana dan lebih banyak dukungan bagi petani kecil yang kesulitan menanggung biaya tambahan.
Di sisi lain, Menteri Iklim dan Energi Denmark memuji kesepakatan tersebut sebagai "kesepakatan bersejarah" yang mengarahkan sektor pertanian menuju keberlanjutan. Menurut menteri, pajak ini adalah alat yang diperlukan untuk mencapai target iklim Denmark dan mentransformasi sektor pertanian ke model yang lebih berkelanjutan.
Meski pajak CO2 Denmark dianggap sebagai langkah yang tepat dalam kebijakan iklim, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai dampak ekonomi dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Diskusi antara pendukung dan penentang pajak tetap intens, sementara Denmark berupaya menemukan keseimbangan antara kewajiban lingkungan dan kelayakan ekonomi.