Menurut laporan baru dari organisasi PBB UNEP, terjadi pemborosan lebih dari 1 miliar porsi makanan per hari di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan pasokan makanan menjadi semakin tertekan, yang sudah terbebani oleh peperangan, perubahan iklim, dan pertumbuhan penduduk.
Menurut UNEP, pada tahun 2022 pemborosan makanan mencapai 1,05 miliar ton (termasuk bagian yang tidak bisa dimakan). Dari total pemborosan makanan tersebut, 60% berasal dari rumah tangga di seluruh dunia, 28% dari pasokan makanan, dan 12% dari perdagangan ritel. UNEP menekankan bahwa hal ini menunjukkan perlunya kesadaran dan perubahan perilaku di tingkat individu dan keluarga.
Laporan PBB tersebut menyerukan tindakan di semua tingkat, dari pemerintah dan perusahaan hingga konsumen individu. Baru-baru ini, negara-negara Uni Eropa memutuskan untuk meningkatkan upaya melawan pemborosan makanan. Namun, diserahkan kepada masing-masing negara UE apakah hal tersebut juga harus berlaku di sektor produksi pertanian dan kebun.
Selain masalah pemborosan makanan, laporan ini juga membahas persoalan kekurangan pangan. Sementara sejumlah besar makanan terbuang, jutaan orang di seluruh dunia masih menderita kelaparan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan keberlanjutan sistem pangan global, kata UNEP.
Pemborosan makanan terus merugikan ekonomi dunia dan memperparah perubahan iklim, kerusakan alam, serta pencemaran, meskipun UNEP mengingatkan bahwa ini bukan hanya masalah negara kaya. Negara-negara dengan berbagai tingkat pendapatan rata-rata membuang jumlah makanan per orang yang hampir sama.
Laporan ini juga menyoroti peran teknologi dan inovasi dalam mengatasi pemborosan dan kekurangan makanan. Melalui solusi cerdas seperti teknik penyimpanan yang lebih baik, sistem distribusi yang lebih efisien, dan penggunaan aplikasi yang membantu konsumen mengurangi pemborosan makanan, perbaikan signifikan dapat dicapai.
"Pemborosan makanan adalah tragedi global. Jutaan orang akan mengalami kelaparan hari ini akibat pemborosan makanan di seluruh dunia," kata Direktur UNEP Inger Andersen saat mempresentasikan laporan tersebut.