Keputusan ini menandai babak baru dalam konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari empat puluh tahun terkait daerah otonom Kurdi, sebagian berada di wilayah Turki.
PKK telah mengonfirmasi akan mengakhiri perjuangan bersenjatanya dan membubarkan organisasi tersebut. Keputusan ini merupakan hasil diskusi internal yang panjang dan respons terhadap kondisi yang berubah di kawasan tersebut. PKK menyatakan ingin fokus pada perjuangan politik ke depannya, walaupun rincian mengenai hal ini masih terbatas.
Keputusan untuk meletakkan senjata sebagian dipengaruhi oleh seruan dari pendiri Abdullah Öcalan, yang telah dipenjara sejak 1999. Melalui perantara, ia diyakini telah mendorong PKK agar secara definitif menghentikan perlawanan bersenjata.
PKK mengakui bahwa kampanye bersenjatanya tidak lagi layak dalam iklim geopolitik saat ini. Perubahan dalam komunitas Kurdi di Suriah dan Irak juga berperan, sehingga gerakan merasa perlu menyesuaikan strateginya.
Pemerintah Turki sejauh ini belum memberikan respons resmi terhadap pengumuman ini. Upaya negosiasi sebelumnya sering kali terhambat, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai reaksi Ankara terhadap perkembangan baru ini. Juga belum jelas apakah hal ini akan memicu pembicaraan mengenai hak-hak Kurdi yang lebih luas.
Keputusan PKK diperkirakan dapat mempengaruhi kelompok Kurdi lain di kawasan tersebut. Namun, tidak ada indikasi bahwa milisi lain akan bergabung dalam langkah ini dalam waktu dekat. Oleh karena itu, dampak keputusan ini terbatas pada PKK sendiri, sementara konsekuensi yang lebih luas bagi perjuangan Kurdi belum bisa diprediksi.
PKK telah mengumumkan ingin bertransformasi menjadi organisasi politik dan melanjutkan perjuangannya melalui cara-cara politik yang damai. Bagaimana transformasi ini akan berlangsung dan siapa pemimpin yang akan memimpin masih belum jelas. PKK belum mengungkapkan rincian konkret tentang struktur atau tujuan dari cabang politik baru ini. Dalam pernyataannya, PKK menyerukan komunitas internasional untuk berperan dalam melindungi hak-hak Kurdi. Elemen ini dilaporkan secara eksklusif oleh Financial Times dan belum dikonfirmasi oleh sumber lain.