Biaya pangan yang meningkat disebabkan oleh faktor-faktor seperti biaya energi, ketegangan geopolitik, kelangkaan tenaga kerja, dan gagal panen akibat perubahan iklim, menurut studi baru dari sebuah universitas di Jerman.
Ironisnya, produksi pangan itu sendiri merupakan penyebab besar perubahan iklim. Namun, langkah-langkah seperti penetapan harga CO2 dan keberlanjutan pertanian membawa biaya yang berdampak pada produsen maupun konsumen. Pertanyaannya adalah: siapa yang membayar aturan iklim pada produksi pangan ini?
Menurut studi dari Institut Penelitian Iklim Potsdam (PIK), rantai nilai regional memegang peranan kunci. Di negara kaya seperti AS, biaya pertanian kurang dari 20% dari total harga pangan, dibandingkan dengan 70% di wilayah seperti Afrika di Sahara Selatan. Perbedaan ini menggambarkan bagaimana rantai pangan berfungsi secara global.
Konsumsi produk olahan memiliki jejak ekologis besar. Di negara kaya, penduduk menghabiskan banyak untuk produk mewah dan makan di luar, sementara makanan pokok di negara miskin menyerap bagian lebih besar dari pendapatan. Oleh karena itu, langkah iklim berdampak berat pada konsumen di negara berpendapatan rendah. Produsen di wilayah ini langsung menaikkan harga satu per satu, yang mengancam ketahanan pangan.
Studi PIK mensimulasikan dua skenario: satu dengan penerapan langkah iklim ketat dan satu lagi mempertahankan kondisi lama. Di negara kaya, harga konsumen naik sebesar faktor 1,25 pada 2050, sementara harga menjadi 2,73 kali lipat. Di negara miskin efeknya lebih serius: harga konsumen naik faktor 2,45 dan harga produsen menjadi 3,3.
Tanpa langkah iklim yang ambisius, populasi dunia berisiko mengalami harga pangan yang lebih tinggi akibat cuaca ekstrem dan gangguan rantai pasokan. Investasi pada pertanian berkelanjutan dan penetapan harga CO2 yang adil dapat membantu mengatasi tantangan ini. Dukungan keuangan untuk kelompok dan wilayah rentan sangat penting untuk menjadikan transisi ini adil dan menjamin kepastian, demikian kesimpulan studi Jerman tersebut.