Sebuah organisasi nirlaba Swedia telah mengajukan gugatan kolektif atas nama lebih dari 1200 orang terhadap Telenor di Norwegia. Para penggugat menyatakan bahwa perusahaan telekomunikasi tersebut membagikan data mereka kepada penguasa militer di Myanmar.
Menurut dakwaan, data telepon tersebut diserahkan ke junta militer setelah kudeta tahun 2021. Para pihak yang bersangkutan menjadi dapat dilacak oleh otoritas.
Terancam
Para penggugat menyatakan hal ini langsung membahayakan mereka. Otoritas militer diduga menggunakan informasi tersebut untuk memburu lawan yang diduga.
Promotion
Dalam gugatan disebutkan bahwa pembagian data ini turut berkontribusi pada penangkapan, penahanan, hingga eksekusi. Dengan demikian, perusahaan telekomunikasi secara tidak langsung terlibat dalam represi yang serius.
Penuntutan
Contoh konkret disebutkan dalam kasus ini. Seorang aktivis menyatakan data pribadinya digunakan saat penangkapan dan penuntutan. Juga disebut seorang politikus yang kemudian dieksekusi, di mana data pribadinya diduga telah dibagikan sebelumnya.
Para penggugat meminta kompensasi sebesar sekitar 9.000 euro per orang. Mereka menilai perusahaan Norwegia bertanggung jawab karena tidak cukup melindungi data mereka.
Tidak Ada Pilihan Lain
Telenor telah menarik diri dari Myanmar. Perusahaan menghentikan operasi di sana pada 2022 setelah menjual anak perusahaan lokalnya.
Perusahaan membantah tuduhan tersebut. Menurut Telenor, mereka wajib secara hukum menyerahkan data kepada otoritas. Perusahaan juga menyatakan bahwa penolakan akan membawa risiko besar bagi staf lokal.
Telenor menyatakan tidak punya pilihan lain dan tanggung jawab atas penggunaan data ada pada pihak berwenang Myanmar.