Petani Jerman Tidak Lagi 'Menolak' Visi Masa Depan untuk Transisi Pertanian

Kelompok kerja ahli yang berwibawa ini mengeluarkan rincian yang lebih konkret minggu lalu atas proposal yang sebelumnya telah mereka ajukan, kali ini termasuk rekomendasi pendanaan. Koalisi lampu lalu lintas Jerman yang sudah bubar, yang terdiri dari SPD, Hijau, dan FDP, telah meminta rencana yang berbasis keuangan setelah koalisi tersebut gagal mencapai kesepakatan mengenai pendanaan.

Komisi ZKL menyerukan restrukturisasi menyeluruh atas opsi pendanaan. Komisi Borchert2 mengusulkan pembiayaan sebagian inovasi dalam peternakan senilai beberapa miliar euro, terutama untuk pembaruan kandang di peternakan sapi perah dan peternakan babi. Hanya dengan kandang yang lebih besar dan lebih luas, kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan hewan dapat dicapai.

Sampai sekarang, partai politik Jerman berbeda pendapat tentang berapa banyak petani yang harus membayar sendiri dan berapa banyak pemerintah harus berkontribusi. Juga ada pertanyaan apakah kontribusi pemerintah tersebut harus dibayar melalui pajak penghasilan yang lebih tinggi (semua orang membayar), melalui pajak daging baru (hanya pemakan daging), atau melalui peningkatan PPN pada makanan (yang banyak makan membayar lebih).

Komisi ZKL sekarang mengusulkan peningkatan bertahap PPN pada makanan, sebagai sumber pendapatan tambahan paling logis untuk subsidi federal bagi transisi pertanian. Kombinasi dengan sumber pendanaan lain tidak dikesampingkan.

Perwakilan petani puas bahwa para ahli dalam komisi ZKL kembali mencapai rekomendasi yang diterima secara luas. Wakil ketua DBV Dr. Holger Hennies mencatat perubahan penting di kalangan petani: “Kami telah meninggalkan ‘modus menolak’, sekarang kami ingin bersama-sama membangun kepercayaan yang lebih besar.” 

Hingga saat ini, kebijakan pertanian mengatur pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah federal di Berlin dan pemerintah negara bagian di 16 negara bagian Jerman. Pemerintah negara bagian tersebut secara politik beragam. Hal ini menyebabkan kebijakan pertanian di Jerman muncul dengan lambat dan sulit.

Wakil ketua Bauernverband melihat peran pemerintah federal dalam pelaksanaan transisi pertanian: pemerintah federal tidak hanya harus menetapkan aturan tetapi juga harus berperan aktif secara konkret, ujarnya. Komisi ZKL mengusulkan untuk meninjau ulang pembagian tugas antara Berlin dan negara bagian tersebut.

Kepala DBV Hennies melihat peningkatan pajak penjualan sebagai cara yang baik untuk mendistribusikan ulang dana untuk kesejahteraan hewan. Namun, ia memperingatkan bahwa terlebih dahulu hak pembangunan harus disesuaikan: petani dan peternak harus mengetahui posisi mereka terkait rencana pembangunan baru atau perluasan. ‘Perusahaan membutuhkan kepastian perencanaan untuk investasi mereka.’

Asosiasi Perlindungan Alam Jerman menganggap kesepakatan baru antar ahli ZKL sebagai sinyal penting: menurut NABU hal ini menunjukkan ‘bahwa bahkan setelah debat pertanian yang emosional beberapa bulan terakhir, perbedaan pendapat dapat diatasi’.

Komisi ZKL menekankan lebih dari saran sebelumnya pada 2021 agar sesuai dengan peraturan Eropa, baik dalam kebijakan pertanian bersama maupun peraturan iklim dan lingkungan dari Green Deal. Aturan baru Uni Eropa untuk bisnis modern juga harus dimasukkan dalam kebijakan Jerman yang baru.

Respon politik terhadap laporan akhir bervariasi. Menteri Pertanian Cem Özdemir (Hijau) memuji Komisi Masa Depan sebagai “forum penting untuk mempertimbangkan kepentingan secara adil”, namun juga mengakui bahwa ia “lebih ingin mengambil langkah konkret daripada yang memungkinkan dalam susunan pemerintahan sebelumnya.” Menteri Pertanian negara bagian Niedersachsen, Miriam Staudte (Hijau), menekankan terutama usulan ZKL untuk reformasi radikal undang-undang pupuk.

Politisi FDP liberal menganggap rekomendasi tersebut sebagai konfirmasi pendekatan ekonomi pasar mereka. Anggota FDP kembali menolak cara “aturan kecil yang harus dikompensasi melalui subsidi” seperti yang lama dilakukan oleh menteri pertanian CDU bersama petani.

SPD dikenal lebih memilih pendanaan subsidi pertanian dari sumber umum (pajak penghasilan), sementara Hijau menginginkan sumber dari pungutan khusus seperti pajak daging atau peningkatan PPN makanan.

Dalam kampanye pemilihan mendatang, sikap CDU/CSU bisa menentukan: partai oposisi ini cukup tinggi dalam survei opini dan hampir pasti akan menjadi bagian dari pemerintahan koalisi Jerman setelah 23 Februari. Pemimpin mereka, Friedrich Mertz, belum menyatakan preferensi tentang bagaimana dana subsidi miliaran euro harus diperoleh.