Di Prancis, keberhasilan protes petani sekali lagi terancam lenyap akibat perubahan politik yang akan datang. Jatuhnya pemerintahan karena mosi tidak percaya telah menimbulkan kekhawatiran di beberapa bagian sektor pertanian.
Asosiasi Kamar Pertanian menyebutnya sebagai “bencana nyata” dan menyatakan bahwa sektor tersebut tidak boleh dijadikan sandera oleh perselisihan politik. Asosiasi petani mendesak para petani untuk sementara tidak lagi bekerja sama dalam pengawasan resmi di lahan pertanian mereka. Ancaman seperti ini sebenarnya sangat umum dalam hubungan antara petani Prancis dan pemerintah di Paris.
Ketua asosiasi petani Prancis (FNSEA), Arnaud Rousseau, menyerukan kepada semua petani lewat media sosial untuk menuntut pertanggungjawaban anggota parlemen di daerah pemilihan mereka dan bertanya bagaimana janji-janji sebelumnya akan ditepati. Menurut Rousseau, petani juga harus menolak semua pengawasan resmi sampai konsesi-konsesi tersebut dilaksanakan.
Presiden FNSEA menyerukan kepada calon perdana menteri untuk segera setelah pelantikan menjamin pelaksanaan semua langkah yang telah diumumkan sebelumnya. Siapa yang akan menggantikan perdana menteri Barnier belum diketahui. Juga masih belum pasti apakah akan ada menteri Pertanian yang baru.
Sementara itu, asosiasi pertanian yang lebih kecil, Koordinasi Pedesaan (CR), secara tegas bersikap netral. Organisasi ini menempatkan tanggung jawab pada Presiden Emmanuel Macron untuk meredakan kekhawatiran para petani dan menepati janji-janji yang telah dibuat oleh kabinet Barnier.
Barnier baru-baru ini mengumumkan bahwa pihaknya akan memenuhi tuntutan utama para petani yang melakukan protes. Presiden Macron menegaskan bahwa dia akan menunjuk perdana menteri baru sesegera mungkin. Namun, masih sangat tidak jelas koalisi parlemen mana yang dapat diandalkan oleh pemerintahan baru dan sejauh mana pemerintahan itu akan terikat pada janji-janji pendahulunya.
Seperti yang diketahui, dalam pemilihan parlemen Juli lalu tidak ada satu pun fraksi parlemen yang memperoleh mayoritas. Yang mengejutkan, aliansi sayap kiri ‘Front Rakyat Baru’ (NFP) menjadi fraksi terkuat dengan 182 anggota parlemen. Pusat yang dipimpin Macron memperoleh 168 kursi, sementara sayap kanan populis Rassemblement National (RN) dan sekutunya yang ekstrem memiliki 143 kursi di Majelis Nasional.
Alih-alih ikut dalam kabinet Barnier, aliansi sayap kiri tidak masuk pemerintahan tersebut. Partai Republik konservatif hanya memiliki 46 anggota di Dewan Rendah, tetapi masih memiliki beberapa menteri, termasuk kepala departemen pertanian saat ini, Annie Genevard.