Anggota parlemen Denmark Mads Fuglede dari partai liberal sayap tengah-kanan Venstre telah pindah ke Partai Demokrat Denmark yang populis sayap kanan. Fuglede mengatakan dia membuat keputusan tersebut karena kritik mendasar terhadap usulan penerapan pajak CO2 pada produk pertanian.
Pemerintahan koalisi Denmark kini bergantung pada dukungan toleransi dari empat anggota parlemen 'Atlantik Utara' (yaitu politisi dari Greenland). Kelompok empat orang ini biasanya tidak ikut dalam pemungutan suara yang mereka anggap sebagai 'urusan domestik Denmark'.
Fuglede bukan satu-satunya yang beralih partai. Jon Stephensen, anggota lain dari Venstre, telah berjanji akan terus mendukung pemerintah dalam isu sulit terkait pajak CO2. Dinamika politik di Denmark cukup kompleks dan pergeseran kesetiaan partai berdampak langsung pada stabilitas pemerintahan.
Selama beberapa dekade terakhir, negara ini memiliki pemerintahan minoritas yang didukung oleh fraksi lain secara toleran. Pemerintahan tersebut biasanya tidak menyelesaikan masa jabatan dan runtuh karena ketidaksepakatan dengan para pendukung toleransi. Sejak akhir tahun lalu, Denmark untuk pertama kalinya sejak 1933 memiliki koalisi mayoritas 'biasa' yang terdiri dari sosiodemokrat dan liberal.
Denmark bisa menjadi negara Eropa pertama yang benar-benar memberlakukan pajak CO2. Bulan lalu, sekelompok ahli Denmark atas permintaan koalisi dan oposisi mengeluarkan rekomendasi positif mengenai hal ini.