Langkah-langkah Amerika Serikat ini untuk pertama kalinya menargetkan Pengadilan sebagai lembaga, setelah sebelumnya Washington tahun ini memasukkan para hakim dan jaksa ke dalam daftar sanksi. Pemerintah AS berencana melarang transaksi keuangan dengan pengadilan dan menutup akses ke sumber daya dan layanan AS. Perusahaan diberi waktu enam bulan untuk mengakhiri hubungan bisnis dengan Pengadilan.
Belanda
Pengadilan menyebut sanksi tersebut sebagai serangan terhadap tatanan hukum internasional dan prinsip bahwa tidak ada yang berada di atas hukum. Ketua Tomoko Akane menyatakan bahwa pengadilan akan tetap berfungsi secara independen. Ia menekankan bahwa hakim harus dapat memutuskan hanya berdasarkan hukum dan bukti, tanpa tekanan politik dari pemerintah. Pada Jumat sore, ia menerima audiensi dari Raja Belanda Willem-Alexander di istana di Den Haag.
Pemerintah Belanda mengecam keras langkah Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Tom Berendsen menyebutnya sangat disayangkan. Jerman, Prancis, Italia, Denmark, Inggris, Kanada, dan Jepang juga menyatakan dukungan mereka. Berendsen melihat tenggat waktu enam bulan yang diumumkan AS sebagai peluang untuk dialog diplomatik lebih lanjut.
Promotion
Eropa
Sementara itu, tekanan di Parlemen Eropa meningkat agar Komisi Eropa mengambil langkah lebih dari sekadar protes diplomatik. Lima ketua komisi parlemen mendesak penerapan segera aturan Eropa yang melindungi perusahaan dari dampak sanksi Amerika Serikat. Beberapa anggota Parlemen Eropa asal Belanda juga menyerukan tindakan balasan konkret.
Sanksi yang sebelumnya diberlakukan Washington terhadap beberapa hakim ICC individu sudah berdampak. Hakim Kanada ICC Kimberly Prost kehilangan akses ke berbagai layanan digital dan kartu kreditnya diblokir. Ia juga mengalami masalah dengan asuransi kesehatannya.
Rusia Juga
Washington menuduh Pengadilan menuntut warga Amerika dan Israel secara tidak adil. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengumumkan niatnya untuk memblokir sumber pendanaan pengadilan. ICC menolak tuduhan tersebut dan menolak menghentikan kegiatannya. Pemerintah AS juga berharap sekutunya mengikuti langkah mereka.
Rusia juga meningkatkan tekanan pada Pengadilan. Moskow meminta Belanda dan negara-negara lain untuk menangkap dan menyerahkan sembilan pejabat ICC, termasuk ketua asal Jepang Akane. Mereka sebelumnya dihukum secara in absentia setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin. Dengan demikian, ICC kini mendapat tekanan langsung dari Washington dan Moskow.