Pasukan pemimpin militer Libya Khalifa Haftar semakin mendekati ibu kota Tripoli, berkat dukungan militer dari Rusia. Dengan demikian, pasukan Haftar mengancam posisi pemerintah Libya yang diakui oleh PBB.
Sekarang Turki telah menawarkan dukungan militer kepada pemerintah Libya, tampaknya intervensi militer Turki-Rusia di Suriah akan berakhir. Libya juga tampak semakin menjadi tempat berlindung bagi berbagai kelompok pejuang dari front Suriah.
Akibatnya, upaya Uni Eropa untuk mengendalikan penyelundupan manusia melintasi Laut Mediterania berisiko masuk ke wilayah perairan militer internasional yang tidak jelas. Karena kekacauan di negara ini, Libya banyak digunakan oleh migran Afrika sebagai negara transit menuju Eropa. Organisasi jihad seperti IS juga memanfaatkan kekacauan tersebut untuk bersembunyi di negara ini.
"Sejak Rusia bergabung dengan pasukan Haftar, dia semakin menguasai wilayah. Sepuluh hari terakhir ini, pertempuran meluas ke pinggiran Tripoli," ujar utusan PBB Salame, yang menyatakan tidak bisa mengecualikan kemungkinan kemajuan lebih lanjut. Menteri Luar Negeri Libya Mohamed Syala juga mengonfirmasi bahwa Rusia memberikan kontribusi penting dan tidak menutup kemungkinan Tripoli akan direbut.
Di Libya terjadi kekacauan sejak revolusi 2011 yang menggulingkan diktator Moammar Khadafi. Pasukan Nasional Libya yang menyatakan dirinya sendiri di bawah Jenderal Haftar yang berkedudukan di Tobruk, berjuang untuk merebut kekuasaan melawan pemerintah yang diakui secara internasional di Tripoli, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez al-Sarraj. Haftar memulai serangan ke Tripoli pada bulan April.
Kedua kelompok di Libya mendapat dukungan dari luar negeri. Turki misalnya baru-baru ini memberikan dukungan militer kepada pemerintah yang diakui internasional. Minggu lalu, pasukan Haftar menyerbu sebuah kapal kargo Turki di lepas pantai timur Libya untuk menggeledahnya, yang mereka umumkan sendiri.
Pengumuman ini bertepatan dengan hari di mana parlemen Turki menyetujui kesepakatan kerja sama militer dan keamanan dengan pemerintah Libya. Ini memungkinkan Ankara untuk memperluas kehadirannya di Libya. Kesepakatan tersebut dibuat dengan 'pemerintah persatuan nasional' Libya yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Turki selalu mendukung pemerintahan tersebut dalam perang melawan pasukan Haftar. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji pada 10 Desember bahwa ia akan mengirim pasukan jika pemerintah Libya memintanya. Sementara pasukan Haftar mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab dan Mesir, dua saingan regional Ankara.

