Menteri LNV Piet Adema telah memberi tahu Dewan Perwakilan pada akhir tahun lalu bahwa dia akan menganggap 2023 sebagai tahun transisi, tetapi Belanda telah ditegur oleh Brussel dan harus mematuhi aturan UE.
Hal ini terkait dengan konsekuensi dua isu lingkungan yang terpisah: Green Deal Eropa yang baru dan strategi pangan dari ladang ke piring, dikombinasikan dengan pengetatan kerangka direktif kualitas air. Kebijakan pertanian GLB yang baru ini baru ditetapkan akhir tahun lalu sehingga petani di Belanda harus menunggu lama untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Selain itu, tahun lalu Brussel sudah memberi tahu Belanda bahwa negara tersebut tidak lagi boleh menggunakan aturan pengecualian (derogasi) untuk beban nitrat (yaitu; pencemaran air akibat penyebaran pupuk kandang di padang rumput). Mereka sekarang tidak boleh lagi memupuk di sepanjang tepi saluran air dan parit.
Belanda harus mengurangi pencemaran nitrat tahun ini juga, tidak menunggu sampai tahun depan. Ini terutama merupakan sinyal bahwa perbaikan kualitas air harus menjadi prioritas lebih tinggi di Belanda. Menurut Brussel, Belanda telah menafsirkan aturan terlalu longgar. Adema menyebutnya sebagai ‘kesalahan penilaian’.
Penetapan ini terutama berlaku untuk padang rumput dan perairan di wilayah pengelolaan air Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland, dan Brabantse Delta. Dengan demikian, 42 persen lahan pertanian Belanda ditetapkan sebagai wilayah yang tercemar.
Menteri Adema telah meminta Komisi Ahli Undang-Undang Pupuk (CDM) untuk memberikan nasihat mengenai penetapan ini. Dia memilih penetapan di tingkat pengelolaan air karena saat ini belum memungkinkan untuk menentukan batas perairan pada skala yang lebih kecil.