Laporan tersebut dipresentasikan pekan lalu kepada Ursula von der Leyen, Ketua Komisi Eropa, dan diperkirakan akan memainkan peran krusial dalam reformasi Kebijakan Pertanian Bersama Eropa (CAP) yang akan dilakukan akhir tahun ini.
Saat ini, sekitar 80% subsidi pertanian Eropa diberikan kepada hanya 20% perusahaan agraris terbesar, sementara petani kecil dan menengah, yang mewakili sebagian besar sektor, sering harus menerima lebih sedikit.
Kelompok kerja ahli pertanian Eropa mengusulkan untuk mengatasi ketidaksetaraan ini dengan memfokuskan subsidi pada pendapatan petani, sehingga dukungan tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkannya, terutama usaha kecil dan menengah.
Terlepas dari apakah raksasa pertanian Ukraina dan Moldova segera diterima sebagai anggota UE, termasuk akses pasar bebas mereka, proposal saat ini menunjukkan bahwa pendanaan CAP saat ini pada dasarnya akan banyak hilang.
Kelompok kerja juga menyarankan agar pembayaran terkait lingkungan di sektor pertanian dipisahkan dari dukungan pendapatan. Praktik pertanian ramah lingkungan sebaiknya diberi penghargaan melalui pembayaran terpisah, tanpa mengurangi dukungan pendapatan untuk petani yang tidak berpartisipasi.
Kelompok kerja kembali mengangkat Undang-Undang Pemulihan Alam dan Undang-Undang Tanah di meja perundingan UE. Biaya tersebut sebaiknya tidak dibayar dari subsidi pertanian CAP, melainkan dari dana terpisah (baru).
Mereka juga mengajukan target emisi yang disesuaikan untuk berbagai sektor pertanian. Target ini bisa berbeda per negara, yang berarti kebijakan UE bersama akan semakin berkurang. Wilayah dengan konsentrasi peternakan tinggi, seperti Belanda dan Catalonia, dapat didorong secara sukarela untuk mengurangi jumlah ternak.
Laporan ini menyerukan pengurangan birokrasi bagi petani agar mereka dapat fokus mengelola usaha, bukan mengisi formulir. Selain itu, dukungan untuk petani muda yang ingin mengambil alih usaha orang tua harus diperkuat, dan konsumsi makanan nabati harus didorong di atas konsumsi daging dan produk susu.