Uni Eropa akan secara drastis mengurangi dukungan keuangan untuk Turki. Hal ini terungkap dari surat Josep Borrell, perwakilan tinggi UE untuk kebijakan luar negeri. Dukungan keuangan untuk penanganan pengungsi, yang dikenal sebagai kesepakatan Turki, tetap dipertahankan sepenuhnya. Borrell menyebut konflik gas di Mediterania dan ofensif militer Ankara di Suriah sebagai alasan.
Turki sudah puluhan tahun menjadi 'calon anggota' Uni Eropa, namun negosiasi keanggotaan sepenuhnya terhenti. Semua negara kandidat mendapat dukungan keuangan dari Brussel untuk mempersiapkan organisasi negara mereka sesuai aturan dan kriteria Eropa. Sejak berkuasanya partai Islamis AK dan presiden Erdogan, Turki semakin memilih jalur yang berfokus pada Timur Tengah dan identitas nasional Turki sendiri.
Dalam beberapa tahun terakhir, Turki dan UE semakin sering bertentangan langsung. Dukungan Eropa terhadap Kurdi selama bertahun-tahun menimbulkan ketegangan dengan Ankara, yang menggunakan kekuatan militer melawan kelompok Kurdi tidak hanya di tenggara Turki tetapi terkadang juga di utara Irak.
Baru-baru ini, Turki menjadi sekutu kelompok pro-Assad dalam perang saudara Suriah, bersama Rusia, sementara negara-negara UE dan NATO mendukung lawan Presiden Suriah, termasuk pejuang Kurdi. Di medan perang Libya pun, Turki berisiko menjalankan kebijakan sendiri sepenuhnya.
Karena sikap anti-Eropa presiden Erdogan itulah, di Uni Eropa semakin banyak suara untuk menghentikan negosiasi keanggotaan yang mandek dengan Turki. Beberapa politisi Eropa dan negara UE menganggap itu terlalu drastis, sehingga negosiasi sempat dihentikan. Pembayaran yang awalnya berjumlah 3,5 miliar euro dari 2014 hingga 2020 menjadi kontroversial.
Pihak yang menentang putus hubungan total dengan Ankara berargumen bahwa subsidi UE untuk proyek 'baik' yang bermanfaat bagi penduduk lokal Turki juga akan dihentikan. Karena itu, Borrell tidak menghentikan seluruh bantuan, tapi sebagian tetap dipertahankan.
UE memutuskan mengurangi dukungan sebelum keanggotaan sebesar tiga perempat. Tahun ini Turki hanya akan menerima 168 juta euro dari program IPA untuk pra-keanggotaan UE. Sebesar 150 juta euro dialokasikan untuk proyek penguatan demokrasi dan supremasi hukum, dan 18 juta euro untuk program pengembangan pedesaan.
Borrell menyatakan menurut sumber Jerman dan Kurdi bahwa UE telah mengurangi bantuan total sebesar 1,2 miliar euro sejak 2017. Komisaris kebijakan luar negeri membenarkan sanksi baru dengan pengeboran gas ilegal Turki di lepas pantai negara anggota UE Siprus dan operasi militer Turki di timur laut Suriah. Namun Borrell menegaskan bantuan UE tetap relevan karena mendukung demokrasi dan supremasi hukum.