Komisi Eropa ingin menahan pembayaran 7,5 miliar euro dari dana pemulihan corona besar-besaran kepada Hungaria karena negara tersebut tidak mematuhi aturan dan regulasi Eropa. Ini adalah pertama kalinya Komisi Eropa benar-benar menerapkan sistem denda berdasarkan tata negara.
Pada Jumat lalu, Parlemen Eropa menyatakan dalam sebuah resolusi bahwa Hungaria 'tidak lagi dapat disebut sebagai demokrasi'. Anggota Parlemen Eropa Tineke Strik (GroenLinks) juga menginginkan agar dana UE lain seperti dana pertanian ditahan untuk memberikan tekanan pada Hungaria. Strik menekankan bahwa penyalahgunaan dan penipuan dana pertanian Hungaria telah dibuktikan selama beberapa tahun terakhir.
Kebijakan anti-UE dari pemerintahan nasionalis Hungaria yang dipimpin oleh Perdana Menteri Viktor Orban telah menjadi sumber ketegangan selama bertahun-tahun di kalangan Uni Eropa, namun sejauh ini para pemimpin Eropa menahan diri untuk menjatuhkan denda.
Namun sekarang, dengan Hungaria menolak kebijakan pro-Ukraina dan anti-Rusia dari negara-negara UE, Brussel pun merasa batas kesabarannya telah terlampaui. Hungaria memutuskan awal bulan ini untuk membeli lebih banyak minyak Rusia.
Jumlah 7,5 miliar euro yang sedang ditahan tersebut adalah sekitar setengah dari dana Hungaria dalam dana pemulihan UE secara keseluruhan. Dalam upaya meredakan kekhawatiran Brussel, Budapest mengumumkan pada hari Sabtu — di saat-saat terakhir — bahwa mereka akan mengambil langkah untuk mengekang korupsi.
Minggu depan para pemimpin UE harus menyetujui denda yang dijatuhkan, dan Hungaria memiliki waktu enam minggu untuk menarik langkah tersebut.
Konflik antara Hungaria, salah satu penerima bersih terbesar dalam blok tersebut, dan UE telah tumbuh secara bertahap sejak partai Fidesz yang berkuasa dibawah Orban mengambil alih pada 2010.
Partai terbesar pemerintah ini dituduh merendahkan lembaga demokrasi negara, membatasi kebebasan media, melakukan penipuan dana subsidi UE, dan melanggar hak minoritas — tuduhan yang dibantah oleh Budapest.