Menteri Luar Negeri negara-negara Uni Eropa telah menyetujui sistem baru hukuman dan sanksi Eropa. Hal ini memungkinkan tindakan hukum dan finansial yang lebih awal terhadap negara-negara yang tidak mematuhi aturan Eropa. Paket ini disusun untuk memiliki alat hukuman yang dapat diterapkan lebih cepat dan lebih awal.
Pemicu langsung untuk sanksi tersebut adalah pemerintah Polandia yang mencoba memecat hakim-hakim yang sulit, dan pemerintah Hongaria yang memberlakukan pembatasan terhadap organisasi internasional. UE memiliki alat berat untuk menggugat negara melalui Pengadilan Eropa, tetapi proses seperti itu memakan waktu bertahun-tahun. Sekarang UE memperkenalkan alat subsidi yang memungkinkan negara juga dihukum melalui pencabutan subsidi (sementara).
Selain itu, UE kini dapat memblokir dana bank dari individu yang bekerja sama dalam tindakan anti-Eropa. Dengan disahkannya paket hukuman baru ini, kemungkinan besar UE akan segera mengambil tindakan pertama terhadap Turki. Negara tersebut sedang melakukan pengeboran percobaan gas dan minyak di lepas pantai Siprus.
Seluruh Siprus adalah anggota UE. Republik Turki Siprus Utara terdiri dari wilayah yang diduduki Turki sejak 1974, namun hampir tidak ada yang mengakuinya sebagai negara. Namun, Turki berpendapat bahwa mereka melakukan pengeboran secara sah. Dasar laut tersebut adalah bagian dari daratan utama Turki atau Turki melakukan pengeboran gas demi kepentingan Siprus Utara, demikian alasan Ankara.
UE kini satu langkah lebih dekat dengan sanksi terhadap Turki karena pengeboran gas yang dilakukan di lepas pantai bagian Turki di Siprus. UE telah sering mendesak Ankara untuk berhenti memprovokasi di perairan teritorial Siprus. “Kita semua mendukung Siprus,” kata Menteri Belanda Stef Blok musim panas lalu. Menteri Blok tidak bersedia menjawab kapan langkah hukuman baru itu akan diambil.