Komisaris Pertanian Eropa Wojciechowski akan mengajukan usulan strategi pupuk Eropa pada bulan ini. Dalam debat di Strasbourg, Kamis lalu, ia belum mengungkapkan rincian, tetapi mengatakan bahwa usulannya "mencakup dimensi internal UE maupun internasional, serta aspek keamanan pangan dan lingkungan."
Anggota Parlemen Eropa asal Belanda Jan Huitema (VVD, Renew Europe) mengingatkan Wojciechowski tentang janji sebelumnya terkait izin penggunaan bahan pertanian baru yang bukan kimia. 'Sudah saatnya Komisi Eropa memeriksa alternatif pupuk untuk menjadikan pertanian bersifat sirkular.'
Ia menyoroti bahwa pupuk sangat penting untuk produksi pangan. Namun, pupuk juga merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi CO2. Menurut Huitema, kunci terletak pada siklus pupuk dimana kotoran hewan dalam bentuk kering diolah agar sesuai sebagai stimulan pertumbuhan.
Anggota Parlemen Eropa asal Flandria Tom Vandenkendelaere (CD&V) juga mengacu pada seruan sebelumnya dari 19 politisi UE yang meminta pelonggaran peraturan UE agar "menure in nature" menjadi mungkin. Komisaris UE Wojciechowski tidak memberikan jaminan apapun tetapi menyatakan "penggunaan kotoran hewan akan memegang peranan penting."
Belum jelas apakah Komisi Eropa akan memenuhi seruan Prancis-Spanyol sebelumnya untuk membangun industri pupuk Eropa sendiri agar tidak lagi bergantung pada impor dari Rusia. Namun Wojciechowski mengatakan "industri Eropa dapat dibuat kurang bergantung dari luar, dan petani juga dapat dibuat kurang bergantung pada pupuk."
Akibat sanksi Barat terhadap perang Rusia di Ukraina (boikot gas dan minyak), banyak pabrik pupuk terpaksa menghentikan produksi berbasis gas mereka. Hal ini juga akan segera berdampak pada harga akhir bahan pangan. Pabrik pupuk Norwegia Yara kemarin menyerukan Uni Eropa untuk segera mengambil kendali sendiri.
Wojciechowski memperingatkan bahwa ketahanan pangan yang aman di Eropa tidak dapat hanya didasarkan pada impor pupuk mineral penting. Terlebih lagi, ketergantungan besar pada pupuk mineral dari Rusia dan Belarus menjadi sorotan Komisi Eropa.

