Pejabat Ukraina tersebut juga meyakinkan para petani Eropa bahwa sektor pertanian Ukraina tidak membutuhkan subsidi dari Uni Eropa, dan keanggotaan Ukraina di UE hanya akan memperkuat hubungan dagang antar negara serta ketahanan pangan global.
“Ukraina tidak menuntut subsidi. Kami membutuhkan dukungan Anda, senjata untuk mempertahankan negara kami, bukan subsidi untuk industri pertanian Ukraina; sektor ini hingga kini selalu bekerja secara efisien tanpa subsidi,” ujar Dykun.
Selain itu, Presiden Ukraina Zelensky pada hari Kamis menyerukan para pemimpin Uni Eropa agar menepati janji mereka untuk menyediakan lebih banyak perlengkapan militer bagi negaranya yang dilanda perang. Negara tersebut menyatakan membutuhkan lebih banyak peralatan secepat mungkin.
Bulan lalu beberapa negara UE telah mulai memberlakukan larangan impor makanan dan produk pangan dari Rusia dan Belarus. Sampai saat ini sebagian besar produk makanan dan pertanian belum termasuk dalam sanksi Eropa terhadap hukuman yang diberlakukan beberapa tahun lalu atas pencaplokan semenanjung Krimea. Bahkan saat sanksi tersebut diperluas, banyak ekspor pertanian Rusia yang masih belum terkena, namun kini mulai berubah.
Negara-negara UE minggu lalu memutuskan memberlakukan tindakan pembatasan terhadap dua individu Rusia dan empat entitas yang merugikan atau mengancam Ukraina. Total boikot Rusia ini kini berlaku untuk lebih dari 2.200 individu, perusahaan, dan lembaga. Hal ini berupa pembekuan aset dan warga serta perusahaan UE dilarang melakukan transaksi keuangan dengan mereka.
Bagi individu juga berlaku larangan bepergian, sehingga mereka tidak bisa memasuki wilayah UE atau melewatinya. Selain itu, pasokan LNG Rusia kini juga dikenakan rezim sanksi.
Dalam minggu di mana Uni Eropa memulai negosiasi keanggotaan resmi dengan Ukraina, untuk pertama kalinya juga diberlakukan bea masuk pada beberapa produk pertanian. Brussel untuk pertama kalinya akan mengaktifkan “rem darurat” yang telah mengancam sejak lama, termasuk untuk produk ayam dan telur.
Awal tahun ini Brussel, setelah didesak oleh Prancis dan negara-negara Eropa Timur, menetapkan kuota maksimum berdasarkan pasokan sebelumnya pada paruh kedua tahun 2021 dan sepanjang 2022 dan 2023. Aturan baru ini mulai berlaku pada 6 Juni 2024 dan tak sampai dua minggu kemudian kuota sudah tercapai.