Komisi Eropa memberi Perdana Menteri Boris Johnson waktu tambahan satu minggu untuk mengajukan Komisaris UE asal Inggris yang baru, namun kini juga mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap London. Prosedur ini adalah langkah awal yang dapat berujung pada gugatan di Pengadilan Eropa di bidang keadilan.
Dalam sebuah surat kepada pemerintah Inggris, Ketua Komisi Ursula von der Leyen secara resmi meminta klarifikasi mengenai ‘pelanggaran perjanjian UE’. London diberikan waktu hingga Jumat, 22 November. Jika hal ini tidak dipenuhi atau jawabannya tidak memuaskan, Komisi akan melangkah lebih jauh, bahkan mungkin melalui tindakan hukum cepat di Pengadilan di Luxemburg.
Dimulainya prosedur pelanggaran ini menyusul pernyataan Perdana Menteri Boris Johnson bahwa menjelang pemilu Inggris tanggal 12 Desember, ia tidak dapat menyetujui pengangkatan internasional baru. Para ahli hukum UE menyatakan bahwa alasan tersebut bertentangan dengan perjanjian UE; bahwa sebuah negara anggota UE tidak dapat menggunakan aturan nasional untuk menghindari aturan Eropa.
Selama Kerajaan Inggris masih menjadi anggota UE, menurut perjanjian UE, wajib mengajukan seorang komisaris. Para pemimpin negara UE juga menekankan hal ini ketika memutuskan untuk memberi Britania perpanjangan tenggat hingga 31 Januari untuk brexit. Komisi Eropa pada akhirnya adalah 'penjaga' hukum yang memastikan kepatuhan terhadap perjanjian UE.
Para pengamat di Brussel menyampaikan kekhawatiran bahwa ancaman tindakan hukum dalam kampanye pemilu Inggris bisa digunakan oleh para pendukung Brexit sebagai argumen bahwa Brussel berusaha dengan segala cara agar Inggris tetap di dalam UE. Namun di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa pengumuman kemungkinan tindakan hukum hanyalah soal ‘kehati-hatian prosedural’, yang nantinya memberikan Komisi Eropa hak untuk mengambil keputusan yang sah secara hukum.
Komisi Eropa berencana untuk tetap memulai tugasnya pada 1 Desember, meskipun pemerintah Inggris menolak mengajukan komisaris baru. Dalam kasus ini, Von der Leyen setidaknya memiliki dua pilihan: memulai dengan 27 komisaris, bukan 28, atau mempertahankan komisaris Inggris saat ini, Julian King, tetap menjabat sementara waktu. Beberapa ahli hukum bahkan menyatakan jika Inggris terus menolak, UE sendiri bisa mengangkat kandidat Inggris, tanpa persetujuan London.