Dari utara Jerman telah dikirimkan ternak pertama melalui transportasi jarak jauh ke Maroko. Hakim administratif di Lüneburg menolak banding dari negara bagian Nedersaksen pada hari Rabu, setelah pada hari Selasa pengiriman lebih dari 500 ternak telah dimulai.
Menteri negara bagian juga telah melakukan upaya sebelumnya untuk menghentikan transportasi tersebut atas alasan kesejahteraan hewan. Menurut pengadilan, negara bagian tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran kesejahteraan hewan apapun.
Para hakim menyatakan bahwa argumen tersebut (kemungkinan penderitaan hewan di Maroko) tidak dapat dibuktikan sebelumnya. Selain itu, perusahaan transportasi Jerman tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hal tersebut, menurut mereka.
Nedersaksen mengacu pada putusan terbaru dari Dewan Federal Jerman (Dewan Tinggi). Putusan tersebut menyatakan bahwa negara bagian tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan tentang transportasi hewan jarak jauh semacam ini, dan izin transportasi seperti itu harus diproses di tingkat nasional.
Negara bagian Nedersaksen dan Brandenburg masih memimpin di Jerman dalam hal ekspor hewan hidup ke negara-negara di luar Eropa. Setiap tahun sekitar 22.000 anak sapi dari Nedersaksen dan sekitar 40.000 dari Brandenburg diekspor.
Negara bagian lain telah melarang ekspor semacam ini dalam beberapa kasus, atau mengajukan persyaratan khusus. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa transportasi hewan ke negara-negara seperti Uzbekistan, Maroko, atau Kazakhstan telah dilarang. Mereka khawatir waktu istirahat untuk hewan selama perjalanan panjang tidak diperhatikan atau akan terjadi kekurangan makanan dan air minum di tempat pemberhentian.
Isu terkait hukum regional atau nasional untuk pertanian dan kesejahteraan hewan menjadi hambatan besar bagi Menteri Pertanian Julia Klöckner (CDU). Ia tidak hanya ingin mempertahankan desentralisasi yang luas, tetapi juga ingin menempatkan banyak langkah pertanian baru dari Eropa di bawah wewenang negara bagian.
Selain itu, Klöckner tidak ingin memberlakukan aturan baru kesejahteraan hewan secara wajib kepada petani dan peternak, melainkan menginginkan pengaturan secara sukarela. Media Jerman melaporkan banyak ahli khawatir bahwa dalam kasus ini, upaya tersebut tidak akan berhasil.