Hal ini terungkap dari studi bersama antara Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dan WUR-Wageningen mengenai kebijakan alam selama sepuluh tahun terakhir.
Pada 2013, Pemerintah Pusat dan provinsi-provinsi menyepakati yang disebut 'Natuurpact': sebuah desentralisasi kebijakan alam dari Pemerintah Pusat ke provinsi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keanekaragaman hayati. Menurut proyeksi, tujuan ini tidak akan tercapai pada akhir 2027. Hal ini sebagian karena realisasi alam baru berlangsung berdasarkan sukarela dan kesediaan.
Untuk pemulihan alam, disepakati bahwa diperlukan upaya lebih besar dalam pemulihan sistem ekologi. Namun, tumpukan kebijakan baru dalam Program Nasional Wilayah Pedesaan (NPLG) telah menyulitkan dan bahkan memperlambat pelaksanaan kebijakan alam, demikian kesimpulan para peneliti.
Pemulihan alam menuntut, selain pengelolaan yang baik dan perluasan area, upaya yang lebih besar untuk pemulihan sistem ekologi. Ini membutuhkan antara lain visi masa depan bersama yang masih harus dikembangkan di banyak wilayah.
Mencapai tujuan alam melalui proses wilayah akan membutuhkan 'komitmen pemerintahan dan keberanian politik' dari provinsi dan Pemerintah Pusat karena banyaknya kepentingan yang bertentangan, mengingat tujuan lain juga harus dicapai bersamaan (iklim, pertanian, air).
Untuk mencapai tujuan Natura 2000 diperlukan perubahan besar dalam cara bercocok tanam pertanian, misalnya menuju bentuk pertanian yang ekstensif atau inklusif alam, demikian salah satu rekomendasi.
Petani tidak hanya memerlukan kejelasan tentang apa yang diminta dari mereka, tetapi juga dukungan keuangan dan peraturan yang disesuaikan dari Pemerintah Pusat atau provinsi. Hal ini terutama berlaku bagi usaha pertanian yang berada dekat kawasan alam, menurut para peneliti dari PBL dan WUR.