Warga sekitar petani lily di Boterveen mengeluhkan penggunaan pestisida yang dianggap berbahaya, dan awalnya bahkan memenangkan beberapa proses hukum.
Klijnsma menyarankan agar dibuat daftar pestisida berbahaya dan meminta Kementerian Pertanian dan Kehutanan (LNV) untuk melarang penggunaan bahan tersebut sebagai prioritas. Namun, rekomendasinya tidak didukung oleh dewan Gubernur Provinsi (GS) sendiri. Sejak Juli, pemerintahan provinsi Drenthe terdiri dari politikus terpilih dari PvdA, CDA, VVD, dan BBB.
Para deputi provinsi menolak saran dari CdK mereka sendiri dan berpendapat bahwa provinsi harus mengadakan pertemuan informasi. Dalam pertemuan itu, Komisi Pengesahan Pestisida (Ctgb) dapat menjelaskan tentang izin penggunaan pestisida yang dikritik, serta kelompok kepentingan seperti Meten=Weten dapat berbagi keahlian mereka.
Politisi Drenthe menekankan bahwa pestisida yang digunakan petani bawang telah diuji dan disetujui sesuai dengan peraturan Ctgb, namun warga sekitar khawatir tentang kemungkinan penyebaran zat tersebut di luar lahan pertanian dan "akumulasi zat kimia."
CdK Klijnsma juga mengusulkan pembuatan daftar pestisida yang lebih ramah lingkungan untuk budidaya bawang dan meminta kementerian agar mengizinkan penggunaannya lebih cepat. Namun, usulan ini juga tidak langsung diterima oleh GS, yang berharap mendapatkan alternatif ramah lingkungan melalui proyek Budidaya Bawang Berkelanjutan.
Gagasan untuk mempertimbangkan penunjukan daerah mana yang boleh atau tidak boleh menanam bawang dan lily hanya didukung oleh GS jika ada dukungan dari sektor pertanian. Partai BBB Drenthe menolak peraturan tambahan provinsi di atas peraturan nasional dan Eropa yang sudah ada.
Selain itu, terjadi perdebatan mengenai keterbukaan data bahan pestisida yang digunakan. Provinsi tidak memiliki data ini dan khawatir para petani akan menolak jika terbuka secara paksa. Warga sekitar dan organisasi seperti D66 dan Partai untuk Hewan menegaskan bahwa warga berhak mendapatkan data tersebut dan itu termasuk kewajiban penelitian bagi provinsi.