Bukan hanya soal demokrasi, tapi juga soal negara hukum dan hak-hak dasar yang terancam di negara-negara ini. Dalam debat di Strasbourg, para anggota Parlemen Eropa membunyikan alarm: mereka menilai Komisi Eropa kurang mengambil tindakan terhadap pemerintah yang memiliki kecenderungan otoriter yang berusaha mengganggu demokrasi. Pasifnya Komisi dianggap mereka terkait dengan nilai-nilai UE dan hak-hak dasar.
Mengenai independensi kekuasaan kehakiman, Parlemen menunjukkan perbedaan antar negara UE. Ini terutama terkait dengan pengangkatan hakim tinggi, seperti di Hongaria. Di negara lain juga terjadi campur tangan pada institusi demokratis. Misalnya Slovakia mengusulkan perubahan terhadap lembaga dan lanskap media, dan organisasi yang menerima dana asing menjadi sasaran kritikan.
Sementara itu, korupsi tetap menjadi perhatian utama Parlemen, yang kembali mengutuk praktik sistematis, diskriminatif, tidak transparan, dan tidak adil di negara-negara UE. Di Hongaria, berbagai perusahaan menggunakan dana UE untuk memperkaya teman politik pemerintah Perdana Menteri Viktor Orbán.
Di Yunani, baru-baru ini tiga pemuda Roma dibunuh, demikian yang dicatat Parlemen. Di sana juga independensi otoritas pengawas terancam. Contohnya adalah pendekatan Yunani terhadap skandal spyware. Selain itu, Parlemen menentang rancangan undang-undang amnesti di Spanyol, yang akan memberikan amnesti kepada pelanggar konstitusi Catalonia yang telah divonis.
Dalam sebuah resolusi, Anggota Parlemen Eropa mengecam kekerasan berlebihan dan perlakuan diskriminatif aparat kepolisian Yunani terhadap para demonstran. Hal serupa juga terjadi di Prancis, di mana selain kekerasan yang tidak proporsional terhadap demonstran, banyak demonstran ditangkap tanpa alasan yang jelas.
Parlemen Eropa juga mencatat bahwa di beberapa negara anggota UE, hak-hak minoritas sedang dirusak. Hal ini berdampak pada kelompok agama, orang LGBTIQ+, perempuan, pengungsi, dan migran.
Pelapor Parlemen Eropa tentang situasi tahunan Negara Hukum, anggota Parlemen Belanda Sophie in Veld (Renew/D66), mendesak Komisi Eropa agar bertindak lebih tegas terhadap pemerintah negara UE yang merusak hak-hak warga UE. "Orang-orang berhak mengetahui bagaimana kondisi negara hukum di negara mereka. Di mana negara hukum memburuk, masalah yang langsung mempengaruhi orang akan muncul.
Khususnya korupsi yang meningkat adalah masalah seperti itu. Beberapa waktu lalu kita menyaksikan bagaimana alat pencegahan covid jatuh ke tangan yang salah karena korupsi. Hari ini, sudah satu tahun sejak kecelakaan kereta fatal di Yunani yang sebenarnya bisa dicegah jika dana Eropa untuk keselamatan rel tidak diselewengkan. Contoh bagaimana korupsi bisa berakibat sangat fatal."