Dissiden Belarus, Sviatlana Tsikhanouskaya, mengingatkan Parlemen Eropa bahwa gerakan demokrasi Belarus tidak bisa menunggu lebih lama lagi dari Eropa. Pemimpin oposisi yang melarikan diri ke luar negeri itu mengatakan bahwa 'ungkapan solidaritas dan kepedulian Eropa sekarang harus diubah menjadi tindakan konkret', dan bahwa Eropa harus lebih tegas melawan otokrasi.
Tsikhanouskaya juga menyerukan agar Eropa dan kekuatan demokratis Belarus menunjukkan solidaritas lebih besar. “Mari kita tidak lupakan para tahanan hati nurani Belarus dan bantu mereka yang harus meninggalkan negara ini. Hari ini, bukan hanya demokrasi di Belarus, tetapi juga demokrasi di Eropa bergantung pada apakah kita akan menempuh jalan ini bersama-sama,” ujarnya.
Ketua Parlemen Eropa David Sassoli menyebut Sviatlana Tsikhanouskaya sebagai simbol perjuangan untuk demokrasi dan kebebasan, serta suara bagi banyak tahanan politik yang saat ini dipenjara di Belarus.
Uni Eropa mengancam akan memberlakukan sanksi terhadap perusahaan transportasi dan operator yang terlibat dalam penyelundupan manusia atau perdagangan orang menuju UE. Dengan demikian, maskapai penerbangan bisa masuk daftar hitam Eropa dan berisiko kehilangan hak mendarat sementara.
Dengan cara ini, UE berusaha menghentikan tindakan Presiden Lukasjenko dari Belarus. Ia membawa kelompok besar pengungsi dari Timur Tengah untuk masuk ke UE melalui negara tetangga baratnya, Polandia. Para pengungsi ini juga berusaha menyeberangi perbatasan Litvania atau Latvia secara ilegal.
Situasi ini dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan kondisi yang tidak manusiawi di perbatasan, di mana Polandia, Latvia, dan Litvania dengan tergesa-gesa memasang penghalang kawat berduri besar. Pos-pos perbatasan juga ditutup.
Situasi di perbatasan UE dengan Belarus ini tidak mungkin terjadi tanpa kerjasama dari perusahaan transportasi. Komisi Eropa mengumumkan akan memberikan bantuan keuangan sebesar 200 juta euro kepada Polandia dan Litvania. Selain itu, Komisi juga mengumumkan akan segera mengeluarkan undang-undang darurat untuk pengawasan perbatasan.
Menanggapi krisis ini, Polandia, Litvania, dan Latvia memberlakukan undang-undang nasional yang mengizinkan 'pushbacks,' yaitu pengusiran paksa secara ilegal terhadap pencari suaka. Dalam sebuah debat, anggota Parlemen Eropa dari partai GroenLinks, Tineke Strik, menyoroti bahwa hampir tidak ada pengungsi yang berhasil tiba di Polandia yang mendapatkan akses ke prosedur suaka.
Pencari suaka yang kini mengungsi di hutan-hutan perbatasan Polandia-Belarus menurut Strik harus diberikan akses ke prosedur suaka dan perlindungan yang manusiawi. “Krisis geopolitik ini tidak boleh menyebabkan penutupan permanen perbatasan,” ujarnya.