Penelitian ini berfokus pada subsidi Eropa yang ditujukan untuk kegiatan parlemen, seperti pertemuan fraksi, biaya staf, dan komunikasi dengan warga. Namun, dalam beberapa kasus, sebagian dana digunakan untuk dukungan langsung atau tidak langsung kepada sekutu politik nasional dan organisasi saudara ideologis. Hal ini dilakukan antara lain melalui konstruksi semu dengan asosiasi dan yayasan.
Di Prancis, dana subsidi dialirkan ke partai dan politikus yang memiliki hubungan ideologis dengan Rassemblement National. Pembayaran tersebut lewat organisasi yang tampaknya terpisah dari partai tersebut, tetapi pada praktiknya terbukti sangat terkait erat. Kejaksaan Prancis saat ini tengah menyelidiki kasus-kasus semacam itu, namun dari penelitian baru juga ditemukan penyalahgunaan serupa di negara lain.
Di Jerman, dana UE yang secara resmi ditujukan untuk organisasi pemuda AfD digunakan untuk membiayai aksi sekutu politik di luar parlemen. Di Austria, sebuah yayasan yang terkait dengan FPÖ disubsidi untuk "proyek sipil" yang sebenarnya ditujukan untuk mendukung kampanye gerakan yang sepemikiran. Aliran dana seperti ini terungkap setelah ada pengecekan silang antar administrasi organisasi nasional dan arsip subsidi UE.
Konstruksi yang digunakan dalam banyak kasus berada di batas legalitas, namun sering tidak terdeteksi oleh administrasi Parlemen Eropa. Pengawasan dinilai tidak memadai, terutama karena fraksi sendiri bertanggung jawab atas pengeluaran mereka. Oleh karena itu, dana dapat dialirkan selama bertahun-tahun tanpa pengujian mendalam terhadap tujuan akhir penggunaannya.
Yang mencolok adalah partai-partai yang menyelenggarakan aliran dana ini, awal tahun ini memberikan kritik keras terhadap subsidi UE untuk organisasi lingkungan. Mereka menuduh kelompok lingkungan menggunakan subsidi untuk kampanye politik melawan kebijakan pertanian Eropa. Tuduhan tersebut kemudian menyebabkan pengawasan diperketat, sementara penyalahgunaan dalam fraksi mereka sendiri tampaknya hampir tidak diselidiki.
Penelitian media Eropa baru ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritas pengelolaan subsidi di Parlemen Eropa. Akhir tahun ini, laporan keuangan tahunan fraksi parlemen akan kembali disahkan. Pengungkapan terbaru diperkirakan akan menambah tekanan pada proses pelaporan dan mungkin menetapkan persyaratan pengawasan pengeluaran yang lebih ketat.
Sampai saat ini belum jelas apakah Parlemen Eropa akan mengambil langkah hukum terhadap partai atau fraksi yang terlibat. Belum ada sanksi yang dijatuhkan. Namun tekanan politik untuk menangani penyalahgunaan dana UE secara lebih ketat semakin bertambah. Pengungkapan lebih lanjut nampaknya tidak tertutup kemungkinan, karena para peneliti menyatakan akan mengajukan materi tambahan.