Dengan mayoritas yang besar, parlemen mendukung arahan baru tersebut. Ini menciptakan satu kerangka kerja bersama untuk memerangi korupsi di dalam UE. Tujuannya adalah mengurangi perbedaan antarnegara dan membuat penanganan menjadi lebih efektif.
Parlemen Eropa secara luas mendukung undang-undang anti-korupsi baru Eropa. Ini merupakan yang pertama kalinya, karena UE belum pernah mengesahkan undang-undang seperti ini sebelumnya. Awalnya tampak tidak mungkin undang-undang ini akan disahkan. Pemerintah Italia, antara lain, menyatakan keberatan besar terhadap undang-undang Eropa baru tersebut.
Korupsi
Undang-undang ini menetapkan tindakan apa saja yang dianggap sebagai korupsi. Ini mencakup penyuapan, penggelapan, pengaruh yang tidak sah, dan pengayaan ilegal. Dengan menyamakan definisi ini, hakim dan jaksa harus dapat bertindak lebih efektif.
Promotion
Selain itu, aturan terkait hukuman diperketat. Negara anggota harus memastikan bahwa hukuman maksimum tidak terlalu rendah. Dengan demikian, UE ingin mencegah kasus korupsi di beberapa negara dihukum lebih ringan dibandingkan di negara lain.
Hukuman Minimum
Anggota Parlemen Eropa asal Belanda Raquel GarcÃa Hermida-van der Walle (D66/Renew Europe) sebagai negosiator utama berada di garis depan penyusunan undang-undang tersebut. Segera setelah pemungutan suara, ia bersama ketua parlemen Roberta Metsola memberikan keterangan pers tentang pemungutan suara penting ini.
Berdasarkan undang-undang baru, semua negara Eropa harus memiliki strategi untuk mencegah dan memerangi korupsi. Berbagai tindak pidana korupsi, seperti penyuapan, penggelapan, dan perdagangan pengaruh, juga akan dikenakan sanksi secara uniform di seluruh Uni Eropa.
Para hakim akan diberikan lebih banyak alat untuk menghukum pelaku korupsi, akan ada hukuman minimum, dan independensi otoritas anti-korupsi harus dijamin. Menurut GarcÃa Hermida-van der Walle, undang-undang ini membawa perubahan besar bagi Eropa.