Pemerintah Inggris berencana untuk mengesahkan semua undang-undang baru terkait keluarnya dari Uni Eropa dalam beberapa hari di Dewan Rakyat. Para anggota parlemen Inggris akan untuk pertama kalinya pada hari Selasa membahas konsekuensi hukum dari kesepakatan keluar yang telah disepakati Boris Johnson dengan Brussel.
Anggota parlemen Partai Konservatif, Jacob Rees-Mogg, yang mewakili pemerintah di Dewan Rakyat, mengumumkan jadwal tersebut pada hari Senin. Menurut jadwal itu, pemungutan suara akhir harus dilaksanakan pada hari Kamis, namun masih belum jelas apakah Dewan Rakyat bisa menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu. Setelahnya, Dewan Bangsawan (House of Lords) juga harus membahas undang-undang tersebut.
Saat ini belum jelas apakah Perdana Menteri Boris Johnson memiliki dukungan politik yang cukup untuk mengesahkan keseluruhan paket tersebut di parlemen. Partai Konservatif-nya tidak memiliki mayoritas, dan partai koalisi asal Irlandia Utara, DUP, tidak mendukung paket tersebut. Kemungkinan besar juga anggota parlemen akan mengajukan amandemen yang tidak dapat diterima oleh pemerintah.
Bukan hanya di parlemen Inggris di London, tetapi juga di Parlemen Eropa di Strasbourg, semakin banyak suara yang menyerukan agar keluarnya Inggris dari Uni Eropa diajukan kembali kepada pemilih Inggris. Menurut para kritikus, semakin banyak warga Inggris yang kini menyadari bahwa keluar dari Uni Eropa memiliki konsekuensi jauh lebih besar daripada yang mereka perkirakan pada referendum pertama tahun 2016.
Johnson sebenarnya ingin anggota parlemen terlebih dahulu menyetujui kesepakatan dengan Uni Eropa dan baru kemudian mengesahkan undang-undang terkait di Inggris. Dengan cara itu, ia bisa menghindari tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh anggota parlemen kritis. Namun rencananya gagal sehingga pada akhir pekan lalu ia harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu (penundaan) kepada Uni Eropa.
Uni Eropa saat ini sedang mempertimbangkan permohonan tersebut, namun baru akan memberikan respons pada akhir minggu ini. Kemungkinan Uni Eropa akan menawarkan perpanjangan waktu yang lebih lama, mungkin beberapa bulan. Dengan demikian Inggris dapat dengan tenang menyelesaikan undang-undang nasional Brexit mereka terlebih dahulu.