Berdasarkan usulan dari anggota Parlemen Eropa asal Belanda Jan Huitema (VVD/Renew), kini ditetapkan bahwa Brussel harus terlebih dahulu memastikan tersedianya cukup pengganti pupuk ramah lingkungan sebelum pembatasan dapat diterapkan.
Selain itu, harus ada perbedaan antara pestisida yang ‘benar-benar berbahaya’ dan jenis yang ‘tidak berbahaya’. Huitema merupakan salah satu dari tujuh perancang kompromi mengenai undang-undang pestisida SUR.
Selain itu, kini sebuah ‘rem tangan’ akan dimasukkan ke dalam undang-undang. Jika pada tahun 2029 pengganti yang memadai belum tersedia, Komisi Eropa yang baru dapat menurunkan target pengurangan tersebut.
Meski fraksi kiri dan organisasi lingkungan melakukan kampanye intensif menentang perpanjangan izin glifosat, di komisi lingkungan tidak ada mayoritas menolak perpanjangan sepuluh tahun yang diajukan. Walaupun secara formal Parlemen Eropa tidak memiliki wewenang terhadap perpanjangan izin tersebut, penolakan mereka tetap dianggap sebagai sinyal kepada 27 Menteri Lingkungan yang mayoritas mendukungnya.
Hal ini juga membuka kemungkinan terjadinya kompromi terakhir yang sedang dirancang secara diam-diam oleh Komisi Eropa. Bulan depan Perancis akan memiliki suara menentukan dalam isu pembatasan penggunaan glifosat di UE.
Kompromi dari komisi lingkungan ini juga merupakan upaya untuk menyelaraskan posisi dengan rekan politik mereka di komisi agri pertanian. Pada akhir November, seluruh parlemen harus memberikan suara terhadap undang-undang pupuk. Belum jelas apakah Strasbourg dan Brussel masih dapat mencapai kesepakatan bersama.
Sekitar sepuluh negara Eropa Timur sejak awal berupaya menghalangi sepenuhnya proposal SUR tersebut. Sebelas negara UE ingin menghapus kewajiban target per negara. Kompromi komisi envi juga condong ke arah tersebut.
Situasi serupa juga terjadi untuk proposal Green Deal lainnya yang masih tersisa. Para menteri dan politisi UE juga harus sepakat mengenai penanganan akhir undang-undang pemulihan alam, arahan tanah UE (‘pembukuan tanah bersih’), plastik kemasan (sayur), dan Arahan Limbah (mengurangi limbah makanan, termasuk di sektor pertanian).