Perjanjian saat ini selama 120 hari antara Rusia, Ukraina, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Turki akan berakhir akhir minggu ini, dan kesepakatan pada akhir tahun lalu menyatakan bahwa perjanjian tersebut dapat diperpanjang.
Ketua Norbert Lins dan para pemimpin delegasi di komisi pertanian berpendapat bahwa perjanjian harus diperpanjang lebih dari 60 hari 'untuk menjamin ketahanan pangan global'. Perang Rusia melawan Ukraina menyebabkan blokade pelabuhan Ukraina di Laut Hitam pada awal tahun lalu dan kenaikan harga yang signifikan untuk gandum dan pupuk.
Dengan mediasi PBB dan Turki, pada musim panas 2022 sebuah kesepakatan gandum dibuat, yang antara lain memungkinkan pembukaan kembali pelabuhan Ukraina untuk ekspor gandum. Inisiatif yang awalnya disepakati selama 120 hari ini kemudian diperpanjang lagi selama 120 hari pada musim gugur.
Menurut PBB, sejak diberlakukannya perjanjian gandum tersebut sekitar 24 juta ton gandum telah dikirim dalam lebih dari 1.600 muatan kapal melalui pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam.
Menurut beberapa kantor berita internasional, sedang berlangsung diskusi diplomatik intens di balik layar di mana juga Kepala PBB Antonio Guterres mendesak Moskow untuk mempertahankan ekspor gandum Ukraina melalui laut.
Kremlin berpendapat bahwa sanksi internasional terhadap negara tersebut harus dilonggarkan, terutama yang menghambat ekspor bahan baku pupuk Rusia.
Makanan dan pupuk secara resmi tidak termasuk dalam aturan boikot dan pembatasan ekspor, tetapi aturan yang diperketat untuk pembayaran internasional menghalangi atau menghambat pesanan ke perusahaan-perusahaan Rusia. Moskow berpendapat bahwa PBB harus melakukan sesuatu terhadap hal ini.