Parlemen Eropa telah menyatakan Keadaan Darurat Iklim. Selain itu, parlemen memberikan mandat kepada delegasi Uni Eropa untuk menuntut ambisi iklim yang lebih tinggi pada KTT Iklim di Madrid (COP25). Untuk KTT iklim yang akan berlangsung pada bulan Desember ini, politisi Belanda dari Partai Hijau Kiri, Bas Eickhout, ditunjuk sebagai pemimpin delegasi Parlemen Eropa.
Parlemen Eropa menginginkan sikap Eropa yang lebih ambisius di Madrid dibandingkan para menteri lingkungan negara anggota Uni Eropa dan Komisi Eropa, jelas Eickhout. Hal ini paling nyata terlihat dalam peningkatan target pengurangan CO2 Eropa. Sementara dua lembaga Eropa lainnya masih ragu-ragu, Parlemen Eropa sangat tegas: target harus ditingkatkan dari pengurangan 40 persen menjadi setidaknya 55 persen. “Yakinlah saya akan membela posisi ini di Madrid,” ujar Eickhout. Uni Eropa harus mencapai netralitas iklim paling lambat tahun 2050 dan berkomitmen untuk itu dalam konferensi PBB di Madrid pada bulan Desember, menurut Parlemen.
Resolusi terkait keadaan darurat iklim dan lingkungan disetujui dengan 429 suara mendukung, 225 menolak, dan 19 abstain. Parlemen Eropa juga mengesahkan resolusi tentang konferensi iklim PBB 2019 di Madrid, Spanyol (COP25) dengan 430 suara mendukung, 190 menolak, dan 34 abstain.
Sejumlah negara, pemerintah daerah, dan ilmuwan telah menyatakan bahwa planet kita menghadapi keadaan darurat iklim. Komisi Eropa telah mengajukan usulan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca bersih menjadi nol pada tahun 2050 paling lambat, namun Dewan Eropa belum menyetujui usulan tersebut: Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko menentang.
Anggota Parlemen Eropa juga menginginkan Komisi Eropa memastikan bahwa seluruh peraturan dan proposal anggaran terkait harus sepenuhnya sejalan dengan tujuan membatasi pemanasan global maksimal 1,5 °C.
Para anggota Parlemen menekankan bahwa ambisi pengurangan emisi saat ini di sektor penerbangan dan pelayaran tidak cukup untuk mencapai tujuan netralitas iklim jangka panjang. Semua negara harus memasukkan emisi pelayaran dan penerbangan internasional dalam perhitungan polusi udara mereka, ujar anggota Parlemen. Mereka juga meminta Komisi mengajukan proposal untuk memasukkan sektor maritim dalam skema perdagangan emisi Uni Eropa (ETS).
Parlemen berpendapat bahwa negara-negara Uni Eropa harus menggandakan kontribusinya ke Dana Iklim Hijau internasional sekurang-kurangnya. Negara-negara anggota Uni Eropa adalah penyandang dana publik terbesar kebijakan iklim, dan anggaran Uni Eropa harus memenuhi kewajiban internasional. Jadi bila di Madrid diputuskan kebijakan iklim yang lebih besar, dana Uni Eropa juga harus bertambah.
“Parlemen Eropa telah mengambil sikap yang ambisius menjelang COP 25 di Madrid. Mengingat krisis iklim dan lingkungan, sangat penting bagi kita untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 55% pada tahun 2030. Ini juga merupakan pesan yang jelas dan aktual untuk Komisi Eropa yang dalam beberapa minggu ke depan akan menerbitkan Green Deal,” kata Pascal Canfin (ReNew, FR), ketua komite pengelolaan lingkungan Parlemen Eropa.