Parlemen Eropa berpendapat bahwa Perdana Menteri Ceko Andrej Babiŝ harus mengembalikan subsidi Uni Eropa yang diterimanya. Sebagai perdana menteri, ia memberikan pengaruh langsung dalam pemberian subsidi Eropa kepada perusahaan agro-kimia miliknya, Agrofert.
Anggota Parlemen Eropa asal Belanda Lara Wolters (PvdA) turut menyusun laporan ini, yang kemarin hampir sepenuhnya disetujui oleh komisi pengendalian anggaran. Para pemimpin dan kepala negara Eropa hingga kini menolak untuk berkomentar mengenai rekan mereka, Babiŝ.
Parlemen Eropa berpendapat bahwa sanksi harus diberlakukan, namun bukan dengan menarik subsidi Uni Eropa dari Republik Ceko seperti yang diinginkan Komisi Eropa. Jika itu dilakukan, masyarakat Ceko yang akan menjadi korban. Parlemen Eropa menilai tidak boleh lagi ada pembayaran yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan milik Babiŝ.
Pengusaha Babiš telah menjadi perdana menteri sejak 2017. Ia juga merupakan pemilik Agrofert, sebuah konglomerat besar yang bergerak dalam bidang bahan kimia pertanian. Secara formal, ia menempatkan otoritasnya pada dua perusahaan induk, tetapi ia masih memiliki kendali penuh atas keduanya.
Parlemen Eropa telah lama khawatir dengan situasi di Ceko, di mana terjadi benturan kepentingan antara pemerintah dan dunia usaha di bawah Babiš. Pada 2018, 2019, dan 2020, Parlemen Eropa sudah mengadopsi resolusi yang menyoroti penyalahgunaan dana pertanian Uni Eropa di Ceko.
Masalah ini turut menyebabkan kebijakan pertanian baru GLB dapat menetapkan batas maksimum pembayaran kepada perusahaan pertanian besar dan pembagian dana GLB ke berbagai penerima.
Beberapa anggota Parlemen Eropa berpendapat bahwa masalah Babiš tidak boleh dijadikan alasan untuk memperluas pengawasan Uni Eropa di negara-negara anggota, dan menyatakan bahwa negara-negara tersebut seharusnya melakukan pengawasan dengan lebih baik. Namun, yang lain berpendapat bahwa praktik di lapangan justru membuktikan sebaliknya.