Arahan ini bertujuan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja platform, yang seringkali rentan terhadap eksploitasi dan kondisi kerja yang tidak adil. Parlemen Eropa ingin mengikat perusahaan platform seperti perusahaan taksi Uber dengan aturan karena mereka tidak membayar premi sosial bagi karyawan mereka, karena menurut mereka, para pekerja tersebut bukan karyawan tetap. Platform menyewa pekerjanya sebagai pekerja mandiri (zzp), sehingga mereka tidak berhak atas fasilitas sosial seperti pensiun dan hari libur.
Negosiator dari negara-negara UE dan Parlemen Eropa baru-baru ini—setelah bertahun-tahun negosiasi—telah mencapai kesepakatan tentang aturan yang lebih jelas. Namun saat pemungutan suara akhir, ternyata tidak ada mayoritas berkualifikasi yang diperlukan dari 27 negara UE. Yunani, Estonia, dan Jerman menyatakan akan abstain pada 11 Maret, dan Perancis bahkan akan memberikan suara menentang.
Abstainnya Jerman merupakan hasil dari ‘kesepakatan kerja sama’ dalam koalisi SPD, Partai Hijau, dan FDP, apabila ada perbedaan pendapat. Dalam hal itu, mereka akan abstain pada tingkat UE saat pemungutan suara. Dalam kasus ini secara khusus, para liberal Jerman tidak ingin pasar bebas dibatasi oleh aturan baru, dan tidak ingin memperlambat jenis perusahaan layanan berbasis internet yang baru ini.
Ini juga kira-kira merupakan pendekatan Presiden liberal Perancis Emmanuel Macron yang menganggap pegawai dengan kontrak kerja sebagai sesuatu yang kuno dan menyambut baik munculnya lebih banyak pekerjaan freelance, lebih banyak pekerja mandiri (ZZP), dan lebih banyak pekerjaan paruh waktu sebagai masa depan ekonomi baru.
Berdasarkan data Komisi Eropa, ada sekitar 500 platform kerja digital di seluruh Uni Eropa yang bersama-sama menghasilkan omset sebesar 20 miliar euro dan menyediakan pekerjaan bagi lebih dari 28 juta orang. Lebih dari separuh dari mereka menghasilkan pendapatan kurang dari upah minimum per jam yang diatur secara hukum.
Menurut Parlemen Eropa, para pemimpin liberal di Perancis, Estonia, dan Jerman serta Perdana Menteri konservatif Yunani menghalangi kesempatan historis untuk melindungi semua pekerja dan ekonomi Eropa di era digital.
Anggota Parlemen Eropa asal Belanda, Agnes Jongerius (S&D/PvdA), membuat seruan tegas kepada keempat negara agar tidak membiarkan masalah ini mandek, seperti yang terjadi pada arahan Eropa baru tentang tanggung jawab rantai pasokan dan kewajiban kehati-hatian (due diligence). Jongerius mengatakan bahwa hal ini sudah dibicarakan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz dan jajaran pimpinan FDP.
"Kebuntuan saat ini merupakan ancaman besar bagi model sosial Eropa. Beberapa kekuatan liberal dan konservatif membahayakan Eropa sosial kita dan melewatkan kesempatan bagi Eropa untuk menjadi pelopor dalam hukum ketenagakerjaan global," ujar Jongerius.