Namun para menteri dalam pertemuan bulanan dua hari mereka di Luxemburg tidak mengambil sikap mengenai penghapusan subsidi pertanian setelah 2028, seperti yang diusulkan dalam catatan-catatan resmi di Brussels yang belum disetujui.
Parlemen Eropa di Strasbourg bersama dengan Kerangka Keuangan Jangka Panjang (MFK) sudah membuka jalan bagi kemungkinan reorganisasi anggaran UE semacam itu, seperti yang baru-baru ini diajukan oleh mantan Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Dia berpendapat bahwa UE harus menjadi lebih kompetitif secara ekonomi di panggung dunia, dan menurutnya Brussels dapat 'mengembalikan' banyak tugas dan kewenangan kepada negara-negara UE secara individu.
‘Renasionalisasi’ semacam itu di banyak bidang kebijakan akan sangat mirip dengan rencana strategis nasional (nsp) yang sudah diterapkan dalam kebijakan pertanian selama beberapa tahun terakhir. Namun banyak menteri pertanian menunjukkan keraguan. Menteri Austria Totschnig mengatakan bahwa kebijakan pertanian Eropa ‘tidak memerlukan revolusi’, tapi petani Eropa membutuhkan kepastian.
Menteri Jerman Özdemir menyatakan bahwa ‘seluruh diskusi MFK ini salah alamat’. Dia menekankan bahwa negara-negara UE belum membuat pernyataan apapun tentang skenario masa depan setelah 2028.
Poin sensitif lainnya adalah kesepakatan perdagangan dengan negara-negara Mercosur. Beberapa negara UE mengatakan bahwa impor produk pertanian dari Amerika Selatan akan menekan posisi persaingan petani Eropa. Terutama Prancis mengancam akan menunda ratifikasi perjanjian itu. Negara-negara UE lain seperti Spanyol dan Jerman memiliki pandangan yang lebih beragam.
Di Brussels kini diusulkan untuk membuat ‘skema kompensasi’ bagi petani yang dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar mengalami kerugian akibat Mercosur. Organisasi payung agrikultur berpengaruh Copa-Cogeca sudah menolak hal ini. Dilaporkan bahwa Komisi Eropa ingin secara resmi meratifikasi perjanjian Mercosur dalam pertemuan G20 pada bulan November. Para petani Prancis telah menyerukan demonstrasi petani kembali.